Guru Bidang Studi :
Dra HADI SRI SUHARTI ERNANINGSIH
NIP.19680526 199802 2 004
SMA NEGERI 1 KWADUNGAN
Tahun Pelajaran 2012/2013
HALAMAN PENGESAHAN
MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH
KELAS XII IPS SEMESTER II
SMAN 1 KWADUNGAN
1. Penyusun :
a. Nama Lengkap : Dra. HADI SRI SUHARTI ERNANINGSIH
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Pangkat/Gol : Pembina / IV A
d. N I P : 19680526 199802 2 004
e. Mata Pelajaran : Sejarah
f. Sekolah : SMA NEGERI 1 KWADUNGAN NGAWI
3. Penggunaan Modul : Modul ini untuk digunakan di
Kelas XII IPS SEMESTER II SMAN 1
Kwadungan Tahun Pelajaran
2012/2013
Ngawi,
September 2012
Mengetahui:
Kepala SMAN 1
Kwadungan
Penyusun,
Drs. SUWARTOYO, M.Pd Dra. HADI SRI SUHARTI E.
NIP.19570721
198403 1 003 NIP.19680526 199802 2 004
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, karena dengan rahmatnya
penyusunan Modul Pembelajaran Sejarah SMAN 1 KWADUNGAN Kelas XII IPS Semester 2 SMA Negeri 1 Kwadungan Tahun Pelajaran 2008/2009, dapat diselesaikan.
Penyusunan
ini dimaksudkan untuk memberikan materi tambahan kepada peserta didik
agar peserta didik dapat dengan mudah memahami
dalam mempelajaran sejarah..,
Penyusun
sangat menyadari bahwa dalam penyusunan
ini dapat diselesaikan berkat dengan baik atas bantuan dan motivasi dari
berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang
setulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama kepada :
1. Bapak Purwahyudi ,M.Pd Kepala SMA Negeri 1 Kwadungan
2. Pihak-pihak lain yang namanya tidak
disebutkan.
Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat Konstruktif untuk menyempurnakan modul ini. Harapan kami semoga Modul
Pembelajaran ini bermanfaat.
Ngawi, September 2013
Penyusun,
Dra. HADI SRI SUHARTI E.
NIP : 19680526 199802 2 004
Iii
DAFTAR ISI
. Halaman
|
HALAMAN JUDUL …………………………………………………..…….
|
i
|
|
HALAMAN PENGESAHAN ………………..……………………….……..
|
ii
|
|
KATA PENGANTAR …………………………..…………………………...
|
iii
|
|
DAFTAR
ISI…………………………………………………………….…...
|
iv
|
|
|
|
|
MATERI POKOK I….…………………………………………..…………..
A.
Menata
Kehidupan politik dan Ekonomi…………………. …… ……….
|
1
1
1
4
5
12
|
|
MATERI POKOK II………………………………………...…….................
A. Menggalang Kerjasama Internasional dan
Solideritas Antar Bangsa……
B. Konferensi London Tentang Terusan Zues….……..………...………….
C. Pengiriman Pasukan Daruda………………..……………… …………..
|
20
20
22
24
|
|
MATERI POKOK III………………….……….……..……………………..
A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pelaksanaan
Demokrasi terpimpin …….
|
27
27
27
29
33
|
|
MATERI POKOK IV..……………….……….……..……………………..
A. Wacana……………………………..……………………….………….
B. Perubahan Ekonomi Setelah Perang Dunia ke
II……………….……………
C. Perang Dingin dan Dampaknya Bagi
Dunia…………………………………
|
39
39
39
41
42
|
|
MATERI POKOK V..……………….……….……..…….……………….….....
|
45
45
45
48
51
52
53
|
|
DAFTAR
PUSTAKA ……………………………………………………
MATERI POKOK I
Berawal dari
pengakuan Kedaulatan Indonesia
memasuki masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai oleh Prestasi Politik
dan Kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai
dan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis kemelut politik berupa kabinet
yang silih berganti dan sejumlah pemberontakan yang mengakibatkan gangguan
keamanan dalam negeri.
A.
Menata Kehidupan
Politik dan Ekonomi
Sistem Pemerintahan
Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2
November 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS
ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan
sebagian besar anggota Kabinet RIS adalah orang-orang Republik. Pada tanggal
17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dengan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara. (UUDS)
1950.
Pada waktu negara kita menganut sistem demokrasi parlementer dalam
pelaksanaan demokrasi liberal (1950 - 1959) terdapat tujuh buah kabinet yang
memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap terjadi pergantian kabinet.
Oleh karena tiap-tiap kabinet tidak
berumur panjang, maka programnya tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang
kemudian menimbulkan instabilitas baik di bidang politik, sosial, maupun
keamanan.
Kabinet-kabinet pada
masa demokrasi liberal :
a. Kabinet
Natsir (6 September 1950
- 21 Maret 1951)
1) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
2) Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahar
3) Menyempurnakan organisasi angkatan Perang
4) Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
5) Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat
b. Kabinet
Sukiman (27 April 1951
- 3 April 1952)
1) Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai recana untuk
menjamin keamanan dan ketertiban.
2) Mengusahakan kemakmuran rakyat
3) Mempersiapkan pemilihan umum
4) Mempersiapkan undang-undang perburuhan
5) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
6) Memperjuangkan Irian Barat
c. Kabinet
Wilopo (3 April 1952
- 2 Juni 1953)
1) Melaksanakan pemilihan umum
2) Memajukan tingkat penghidupan rakyat
3) Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara
4) Melengkapi undang-undang perburuhan
5) Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan
pengajaran
6) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan
Uni Indonesia
- Belanda atas dasar negara merdeka dan meneruskan perjuangan pengembalian
Irian Barat
d. Kabinet Ali
Sastroamijoyo, 1 adalah sebagai berikut:
1) Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran
dankeuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.
2) program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri
bebas aktif dan pengembalian Irian Barat
e. Kabinet
Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari
masyumi, dengan programnya sebagai berikut :
1) Mengembalikan kewibawaan pemerintah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
4) Pengembalian Irian Barat
5) Melaksanakan kerja sama Asia -
Afrika berdasarkan politik bebas aktif
Prestasi yang
menonjol dari kebinet ini adalah:
1) Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia
2) Pembubaran Uni Indonesia
– Belanda
f. Kabinet
Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret 1957)
Program
kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berik_-.
1) Pembatalan KMB
2) Pengembalian Irian Barat
3) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
4) Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan
keputusan-keputusan KAA di Bandung tahun 1955.
g. Kabinet
Juanda (9 April 1957
- 5 Juli 1959)
Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet
Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan politik
3) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4) Perjuangan mengembalian Irian Barat
5) Memperingati pembangunan
Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 6 Juli
1959,
2. Pemilihan
Umum 1955
Pada tanggal 22 Agustus 1945 (Presiden mengumumkan bahwa sistem
kepartaian RI adalah partai tunggal dengan Partai Nasional Indonesia (PNI)
sebagai satu-satunya organisasi politik di Indonesia, akan tetapi sistem ini
tidak dapat dilaksanakan. Kemudian atas usul BP KNIP bahwa rakyat diberi
kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, maka pada tanggal
3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan
partai-partai Indonesia.
Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wapres tersebut,
terbentuk partai-partai politik sebagai berikut:
a.
Masyumi berdiri 7 November
1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
b.
PKI, berdiri 7 November 1945
dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf
c.
Partai Buruh Indonesia (PBI),
berdoro 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Nyono
d.
Partai Rakyat Jelata (PRJ),
berdiri 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis
e.
Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), berdiri 10 November 1945 dipimpin oleh D.S Probowinoto
f.
Partai Sosialis Indonesia
(PSI), berdiri 7 Desember1945 dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin
g.
Partai Rakyat Sosial (PRS),
berdiri 20 Nopember 9445 oleh Sutan Syahrir
h.
Partai Katolik Republik
Indosia (PKRI), berdiri 7 Desember 1945 oleh I.J. Kasimo
i.
Persatuan Rakyat Marhain Indonesia
(Permai), berdiri 7 Desember 1945 oleh J.B. Assa
j.
Partai Nasional Indonesia
(PNI), berdiri 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyosukarto
Pemilu I setelah Indonesia
merdeka baru dapat terlaksana pada tahun 1955, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin
Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara partai Partai Masyumi, PSII, NU, PSI, Partai Katolik,
dan Parkindo. Pemilu I bertujuan untuk memilih anggota DPR dan
anggota Dewan Konstituante. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955..
Pelantikan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Desember
1955 dan dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956.
Dalam pemilu I akhirnya muncul empat partai besar, yaitu Masyumi
57 kursi, PNI 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Pemilu 1955 ternyata
dapat berjalan dengan bersih dan tidak ada korban jiwa. Suasana demokratis
yang dapat tercipta pada waktu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi
bangsa Indonesia
yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilihan.
Akan tetapi pada kenyataannya pemilu yang sangat didambakan rakyat
dapat membawa ke arah kemajuan, ternyata tidak mampu membawa kestabilan
politik di Indonesia,
sebab perselisihan antar partai tetap berlangsung, sehingga masalah-masalah
parlementer sulit diselesaikan.
3. Nasionalisme
ekonomi
Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia
setelah proklamasi cukup besar. Indonesia mewarisi kondisi
ekonomi yang sangat rancu dari pemerintah pendudukan Jepang.
Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
a.
Ketika menduduki Indonesia,
Jepang menguras kekayaan alam Indonesia
secara besar-besaran
b.
Perang Kemerdekaan memakan
biaya yang cukup besar
c.
Perkebunan-perkebunan dan
industri rusak berat
d.
Laju inflasi yang sangat
tinggi, sebagai akibat beredarnya tiga mata uang sekaligus, yaitu uang uang
de Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintahan
pendudukan Jepang.
e.
Adanya blokade ekonomi yang
dilakukan oleh pihak Belanda
Akibat blokade pihak Belanda, pemerintah Indonesia
akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, sehingga memudahkan Belanda untuk
kembali menguasai Indonesia.
Menghadapi kondisi ekonomi yang mengalami krisis
tersebut, pemerintah Indonesia
tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a.
Pada bulan Juli 1946, Menkeu
Ir. Surachman dengan persetujuan BP KNIP mengadakan pinjamanan terkumpul
sebesar Rp. 500.000,00
b.
Pada tanggal 1 Oktober 1945,
dikeluarkan UU No. 17 tahun 1946 tentang "Pengeluaran Oeang kertas
Republik Indonesia (ORI) untuk menggantikan uang Jepang. Pada tanggal 25 Oktober
1946 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1946 tentang Penukaran Uang Jepang dengan
ORI, dengan ketentuan sebagai berikut :
1)
Di Pulau Jawa Rp 50,00 uang
Jepang disamakan dengan Rp 1.00 ORI
2)
Di luar Pulau Jawa dan Pulau
Madura Rp 100,00 uang Jepang disamakan Rp 1,00 ORI
c.
Pada bulan Februari 1946
pemerintah melaksanakan konferensi ekonomi yang menghasilkan konsea sebagai
berikut :
1)
Bahan makanan akan ditangani
oleh Badan Pengawasan Makanan Rakyat, yang kemudian diubah menjadi Badan
Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM)
2)
Untuk meningkatkan produksi,
maka perkebunan akan diawasi langsung oleh pemerintah.
3)
Dibentuk Badan Perencanaan
Ekonomi
4)
Menteri persediaan makanan
rakyat I.J. Kasimo membuat Kasimo Plan yang berisi hal berikut :
-
Merrperbanyak kebun bibit dan
padi unggul
-
Pencegahan pengambilan hewan
pertanian
-
Tanah-tanah terlantar haus
ditanami kembali, terutama di Sumatera
-
Pemindahan penduduk
(transmigrasi) 20 Juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 - 15
tahun.
d.
Pelaksanaan program
rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA), yaitu mengurangi beban negara dalam
bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang.
e.
Mendorong para pengusaha
swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional dan mengaktifkan
kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), PTE merupakan wadah pengusaha swasta, yang dibentuk sejak
zaman Jepang.
f.
Gabungan perusahaan
perindustrian dan perusahaan penting, pusat perusahaan tembakau Indonesia,
Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) diaktifkan Kembali dalam
rangka menegakkan ekonomi Indonesia.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
tersebut ternyata berhasil mengatasi krisis ekonomi Indonesia.
Apalagi secara ekonomi Konferensi Meja Bundar yang selenggarakan di Den Haag
sangat merugikan pihak Indonesia
sebab utang-utang Hindia Belanda dibebankan kepada Pernerint RIS. Dalam
kondisi ekonomi yang semakin parah ini masyarakat mendambakan pembangunan
ekonat nasional yang bebas dari gejolak ekonomi dunia. Kemudian pemerintah
mengambil aingkah-langq perbaikan ekonomi dengan be,rbagai kebijakan sebagai
berikut.
1) Gunting Syafrudin
Untuk mengatasi defisit anggaran dalam
upaya mengurangi peredaran uang, Menkeu Syafrudin mengambil tindakan memotong
uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang bernilai Rp 2,50 ke
atas yang kemudian dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin. Di bidang perdagangan luar negeri,
Pemerintah mengambil langkah mengeluarkan peraturan ekspor yang dilakukan dengan sertifikat
devisa. Guna meningkatkan ekspor nilai tukar rupiah diubah menjadi Rp 7,60
setiap satu dolar untuk ekspor, dan Rp 11,80 setiap satu dolar untuk impor.
Pecahnya perang Korea
pada bulan Mei 1950, mengakibatkan ekspor Indonesia meningkat menjadi 243 %
atau bernilai 115 juta dolar. Peristiwa
ini dikenal sebagai Korea Boom.
2) Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Memasuki tahun 1951 keadaan ekonomi Indonesia tidak berambah baik
melainkan bertambah merosot, faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan antara
lain sebagai berikut :
a)
Pendapatan pemerintah
berkurang akibat menurunnya perdagangan internasional
b)
Ekonomi nasional terlalu
tergantung pada ekspor hasil perkebunan
c)
Belum berkembangnya sektor
produksi lain, seperti industri dan perdagargan
d)
Keamanan dalam negeri belum
mantap
e)
Instabilitas politik
f)
Politik keuangan RI dibuat di
negeri Belanda
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang terns merosot, Soemitro
Djoyohadikusumo, Menteri perdagangan pada masa Kabinet Natsir berpendapat
bahwa di Indonesia
harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Sumitro kemudian dikenal dengan Gerakan
Benteng (Benteng Group). Langkah yang diambil Sumitro dalam membangun
ekonomi nasional yaitu dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha Indonesia
yang pada umumnya bermodal lemah. Diharapkan secara bertahap pengusaha yang
lemah akan berkembang maju, sehingga upaya mengubah struktur ekonomi kolonial
menuju struktur ekonomi nasional akan terwujud. Mulai bulan April 1950 hingga
tahun 1953 sekitar 700 pengusaha pribumi (Indonesia) mendapat kredit dari
program Gerakan Benteng tersebut. Dengan berpedoman bahwa para pengusaha
pribumilah yang dapat membangun perekonomian nasional, maka Gerakan Benteng
ini adalah kebjiakan untuk melindungi pengusaha pribumi agar dapat berpacu
dalam mengembangkan ekonomi nasional.
Tujuan dari program Gerakan Benteng antara lain sebagai berikut :
a)
Menumbuhkan dan membina
wiraswasta Indonesia
sambil menumbuhkan ekonomi nasional.
b)
Mendorong importir-importir
nasiora hingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor
asing
c)
Membatasi impor barang-barang
agar memberikan lisensi impor hanya kepada importir Indonesia
d)
Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importir Indonesia.
Pada kenyataannya program ini gagal mencapai tujuannya,
sebab pengusaha pribumi terlalu tergantung kepada pemerirtar dalam mengembangkan
usahanya. Bahkan banyak diantara mereka yang menyalahgunakan kebijakan
pemerintah tersebut dengan mencari keuntungan secara cepat dan kredit yang
mereka peroleh. Walaupun demikian pemerintah tetap berupaya untuk mengembangkan
pengusaha pribumi.
3) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Pada masa kaniet Ali Sastroamijoyo (31
Juli 1953 s/d 12 Agustus 1955). Kabinet ini berusaha untuk mengatasi krisis moneter
dengan cara mealkukan nasionalisasi yang terjadi adalah sebagai berikut :
a)
Dibentuk Panitia
Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951 berdasarkan Keputusan
Pemerintah No. 118 Tahun 1951 tanggal 2 Juni 1951.
b)
Panitia Nasionalisasi
bertugas mengajukan usul rencana nasionalisasi kemudian pemerintah
trengangkat Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank
berdasarkan Kepres RI No. 123 Tahun 1951 tanggal 12 Juni 1951.
c)
Tanggal 15 Desember 1951
diumumkan UU No. 14 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia, yang pada akhirnya berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank
Sirkulasi.
Dalam rangka menaikkan
pendapatan, pemerintah Indonesia
berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis
4) Sistem Ekonomi Ali-Baba
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 s/d 12 Agustus
1955). Menteri Perekonomian Mr. Ishaq Cokrohadisuryo memprakarsai sistem
perekonomian yang dikenal dengan sistem Ekonomi Ali Baba. Ali
digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba adalah pengusaha nonpribumi
(China).
Untuk memajukan ekonomi pengusaha, para pengusaha nonpribumi harus bekerja
sama dengan pengusaha pribumi dan selanjutnya pemerintah memberikan bantuan
kredit kepada pengusaha pribumi. Pada kenyataannya sistem berpengalaman dan
hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari
pemerintah.
5) Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955
s/d 3 Maret 1956) Indonesia
mengirimkan delegasi ke negeri Belanda guna merundingkan masalah finansial
ekonomi dengan pemerintah Belanda. Hasilnya pada tanggal 17 Januari 1956
tercapai rencana persetujuan Finek, yang antara lain berisi hat berikut:
a)
Persetujuan Finek dan hasil
KMB dibubarkan
b)
Hubungan Finek Indonesia -
Belanda didasarkan atas hubungan bilataral
c)
Hubungan Finek didasarkan
atas UU Nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain
Persetujuan ini tidak diterima oleh
pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indoneia mengambil langkah sepihak
dengan membubarkan Uni Indonesia - Belanda pada tanggal 13 Februari 1955 untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi
dengan Belanda
6) RPLT
Munap
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956
- 4 Maret 1957) pemerintah membentuk suatu badan perencanaan pembangunan
nasional yaitu Biro Perancang Negara, Ir. H. Juanda sbagai Menteri Perancang
Nasional berhasil membuat Rencana Pembangunan Lima tahun yang berjalan tahun
1956 - 1961. Pada saat kabinet Juanda terbentuk (9 April 957- 5 Juli 1959) keadaan ekonomi Indonesia
sangat buruk, sehingga pemerintah mencari jalan keluar dengan menyelenggarakan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Akan tetapi pada kenyataannya langkah
ini ternyata tidak mengubah keadaan. Selain itu RPLT juga tidak dapat
dilaksanakan. Penyebabnya antara lain sebagai berikut :
a)
Daerah-daerah menempuh
kebijakan sendiri-sendiri
b)
Daerah di luar Jawa banyak
yang melakukan barter langsung ke luar negeri
c)
Harga barang ekspor menurun
d)
Timbulnya ketergantungan
antara pusat dan daerah
4. Gangguan
Keamanan dalam Negeri 3
Dalam upaya menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak
hanya mengharapkan dari kekuatan asing yang meliputi Sekutu dan NICA, tetapi
juga menghadapi berbagai ancaman dalam negeri tersebut. Beberapa gangguan
keamanan dalam negeri antara lain sebagai berikut :
a. Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TII pada mulanya
terjadi di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo ia
memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus
1949. Gagasan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam muncul sejak tahun 1942,
ketika mendirikan pesantren Sufah di
Malangbong, Garut, Jawa Barat. Setelah terjadi agresi Militer Belanda I tahun
1947, Kartosuwiryo menyatakan perang fisabililah melawan Belanda. Pasukan
Hisbullah dan Sabilillah dijadikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam konferensi di Cisayong bulan
Februari 1948 diputuskan untuk mengubah gerakan yang dipimpin Kartosuwiryo
diangkat sebagai imam dari Negara Islam Indonesia. Dengan ditandatanganinya
persetujuan Renville, pasukan TNI harus hijrah dari Jawa tengah ke Jogjakarta, akan tetapi
Kartosuwiryo beserta pasukannya tetap tinggal di Jawa Barat. Setelah Pasukan
Divisi Siliwangi hijrah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan gerakannya. Pda saat pasukan Devisi Siliwangi kembali
dari Jawa Tengah dalam usaha melakukan perang gerilya terhadap agresi Militer
II yang dilancarkan oleh Belanda, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan
bersenjata yang menamakan dirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TII). Kesatuan bersenjata tersebut berusaha menarik TNI agar ikut bergabung
dan menghalang-halangi Pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, akibatnya
pertempuran tidak dapat dielakkan.
Dalam usaha menyelesaikan perlawanan
DI/TII, pemerintah melakukan pendekatan melalui pemimpin Masyumi Muh. Natsir
untuk mengajak dan membujur agar kembali ke NKRI, tetapi tidak berhasil.
Akhirnya pemerintah terpaksa melakukan perang Bharatayuda di bawah pimpinan
Jenderal Nasution.
Dengan taktik pagar betis akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 DI/TII Kartosuwiryo dapat ditangkap di
daerah Gunung Geber , Majalaya, Jawa Barat
oleh pasukan Siliwangi dan dihukum mati oleh pengadilan militer pada
tanggal 16 Agustus 1962. Pemberontakan DI/TII juga terjadi di beberapa daerah
di Indonesia,
di antaranya sebagai berikut:
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar