
Guru Bidang Studi :
Dra HADI SRI SUHARTI ERNANINGSIH
NIP.19680526 199802 2 004
SMA NEGERI 1 KWADUNGAN
Tahun Pelajaran 2012/2013
HALAMAN PENGESAHAN
MODUL PEMBELAJARAN SEJARAH
KELAS XII IPS SEMESTER II
SMAN 1 KWADUNGAN
1. Penyusun :
a. Nama Lengkap : Dra. HADI SRI SUHARTI ERNANINGSIH
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Pangkat/Gol : Pembina / IV A
d. N I P : 19680526 199802 2 004
e. Mata Pelajaran : Sejarah
f. Sekolah : SMA NEGERI 1 KWADUNGAN NGAWI
3. Penggunaan Modul : Modul ini untuk digunakan di
Kelas XII IPS SEMESTER II SMAN 1
Kwadungan Tahun Pelajaran
2012/2013
Ngawi,
September 2012
Mengetahui:
Kepala SMAN 1
Kwadungan
Penyusun,
Drs. SUWARTOYO, M.Pd Dra. HADI SRI SUHARTI E.
NIP.19570721
198403 1 003 NIP.19680526 199802 2 004
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, karena dengan rahmatnya
penyusunan Modul Pembelajaran Sejarah SMAN 1 KWADUNGAN Kelas XII IPS Semester 2 SMA Negeri 1 Kwadungan Tahun Pelajaran 2008/2009, dapat diselesaikan.
Penyusunan
ini dimaksudkan untuk memberikan materi tambahan kepada peserta didik
agar peserta didik dapat dengan mudah memahami
dalam mempelajaran sejarah..,
Penyusun
sangat menyadari bahwa dalam penyusunan
ini dapat diselesaikan berkat dengan baik atas bantuan dan motivasi dari
berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang
setulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama kepada :
1. Bapak Purwahyudi ,M.Pd Kepala SMA Negeri 1 Kwadungan
2. Pihak-pihak lain yang namanya tidak
disebutkan.
Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat Konstruktif untuk menyempurnakan modul ini. Harapan kami semoga Modul
Pembelajaran ini bermanfaat.
Ngawi, September 2013
Penyusun,
Dra. HADI SRI SUHARTI E.
NIP : 19680526 199802 2 004
Iii
DAFTAR ISI
. Halaman
|
HALAMAN JUDUL …………………………………………………..…….
|
i
|
|
HALAMAN PENGESAHAN ………………..……………………….……..
|
ii
|
|
KATA PENGANTAR …………………………..…………………………...
|
iii
|
|
DAFTAR
ISI…………………………………………………………….…...
|
iv
|
|
|
|
|
MATERI POKOK I….…………………………………………..…………..
A.
Menata
Kehidupan politik dan Ekonomi…………………. …… ……….
|
1
1
1
4
5
12
|
|
MATERI POKOK II………………………………………...…….................
A. Menggalang Kerjasama Internasional dan
Solideritas Antar Bangsa……
B. Konferensi London Tentang Terusan Zues….……..………...………….
C. Pengiriman Pasukan Daruda………………..……………… …………..
|
20
20
22
24
|
|
MATERI POKOK III………………….……….……..……………………..
A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pelaksanaan
Demokrasi terpimpin …….
|
27
27
27
29
33
|
|
MATERI POKOK IV..……………….……….……..……………………..
A. Wacana……………………………..……………………….………….
B. Perubahan Ekonomi Setelah Perang Dunia ke
II……………….……………
C. Perang Dingin dan Dampaknya Bagi
Dunia…………………………………
|
39
39
39
41
42
|
|
MATERI POKOK V..……………….……….……..…….……………….….....
|
45
45
45
48
51
52
53
|
|
DAFTAR
PUSTAKA ……………………………………………………
MATERI POKOK I
Berawal dari
pengakuan Kedaulatan Indonesia
memasuki masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai oleh Prestasi Politik
dan Kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai
dan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis kemelut politik berupa kabinet
yang silih berganti dan sejumlah pemberontakan yang mengakibatkan gangguan
keamanan dalam negeri.
A.
Menata Kehidupan
Politik dan Ekonomi
Sistem Pemerintahan
Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2
November 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS
ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan
sebagian besar anggota Kabinet RIS adalah orang-orang Republik. Pada tanggal
17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dengan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara. (UUDS)
1950.
Pada waktu negara kita menganut sistem demokrasi parlementer dalam
pelaksanaan demokrasi liberal (1950 - 1959) terdapat tujuh buah kabinet yang
memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap terjadi pergantian kabinet.
Oleh karena tiap-tiap kabinet tidak
berumur panjang, maka programnya tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang
kemudian menimbulkan instabilitas baik di bidang politik, sosial, maupun
keamanan.
Kabinet-kabinet pada
masa demokrasi liberal :
a. Kabinet
Natsir (6 September 1950
- 21 Maret 1951)
1) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
2) Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahar
3) Menyempurnakan organisasi angkatan Perang
4) Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
5) Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat
b. Kabinet
Sukiman (27 April 1951
- 3 April 1952)
1) Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai recana untuk
menjamin keamanan dan ketertiban.
2) Mengusahakan kemakmuran rakyat
3) Mempersiapkan pemilihan umum
4) Mempersiapkan undang-undang perburuhan
5) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
6) Memperjuangkan Irian Barat
c. Kabinet
Wilopo (3 April 1952
- 2 Juni 1953)
1) Melaksanakan pemilihan umum
2) Memajukan tingkat penghidupan rakyat
3) Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara
4) Melengkapi undang-undang perburuhan
5) Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan
pengajaran
6) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan
Uni Indonesia
- Belanda atas dasar negara merdeka dan meneruskan perjuangan pengembalian
Irian Barat
d. Kabinet Ali
Sastroamijoyo, 1 adalah sebagai berikut:
1) Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran
dankeuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.
2) program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri
bebas aktif dan pengembalian Irian Barat
e. Kabinet
Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari
masyumi, dengan programnya sebagai berikut :
1) Mengembalikan kewibawaan pemerintah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
4) Pengembalian Irian Barat
5) Melaksanakan kerja sama Asia -
Afrika berdasarkan politik bebas aktif
Prestasi yang
menonjol dari kebinet ini adalah:
1) Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia
2) Pembubaran Uni Indonesia
– Belanda
f. Kabinet
Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret 1957)
Program
kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berik_-.
1) Pembatalan KMB
2) Pengembalian Irian Barat
3) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
4) Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan
keputusan-keputusan KAA di Bandung tahun 1955.
g. Kabinet
Juanda (9 April 1957
- 5 Juli 1959)
Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet
Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan politik
3) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4) Perjuangan mengembalian Irian Barat
5) Memperingati pembangunan
Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 6 Juli
1959,
2. Pemilihan
Umum 1955
Pada tanggal 22 Agustus 1945 (Presiden mengumumkan bahwa sistem
kepartaian RI adalah partai tunggal dengan Partai Nasional Indonesia (PNI)
sebagai satu-satunya organisasi politik di Indonesia, akan tetapi sistem ini
tidak dapat dilaksanakan. Kemudian atas usul BP KNIP bahwa rakyat diberi
kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, maka pada tanggal
3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan
partai-partai Indonesia.
Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wapres tersebut,
terbentuk partai-partai politik sebagai berikut:
a.
Masyumi berdiri 7 November
1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
b.
PKI, berdiri 7 November 1945
dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf
c.
Partai Buruh Indonesia (PBI),
berdoro 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Nyono
d.
Partai Rakyat Jelata (PRJ),
berdiri 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis
e.
Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), berdiri 10 November 1945 dipimpin oleh D.S Probowinoto
f.
Partai Sosialis Indonesia
(PSI), berdiri 7 Desember1945 dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin
g.
Partai Rakyat Sosial (PRS),
berdiri 20 Nopember 9445 oleh Sutan Syahrir
h.
Partai Katolik Republik
Indosia (PKRI), berdiri 7 Desember 1945 oleh I.J. Kasimo
i.
Persatuan Rakyat Marhain Indonesia
(Permai), berdiri 7 Desember 1945 oleh J.B. Assa
j.
Partai Nasional Indonesia
(PNI), berdiri 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyosukarto
Pemilu I setelah Indonesia
merdeka baru dapat terlaksana pada tahun 1955, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin
Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara partai Partai Masyumi, PSII, NU, PSI, Partai Katolik,
dan Parkindo. Pemilu I bertujuan untuk memilih anggota DPR dan
anggota Dewan Konstituante. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955..
Pelantikan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Desember
1955 dan dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956.
Dalam pemilu I akhirnya muncul empat partai besar, yaitu Masyumi
57 kursi, PNI 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Pemilu 1955 ternyata
dapat berjalan dengan bersih dan tidak ada korban jiwa. Suasana demokratis
yang dapat tercipta pada waktu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi
bangsa Indonesia
yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilihan.
Akan tetapi pada kenyataannya pemilu yang sangat didambakan rakyat
dapat membawa ke arah kemajuan, ternyata tidak mampu membawa kestabilan
politik di Indonesia,
sebab perselisihan antar partai tetap berlangsung, sehingga masalah-masalah
parlementer sulit diselesaikan.
3. Nasionalisme
ekonomi
Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia
setelah proklamasi cukup besar. Indonesia mewarisi kondisi
ekonomi yang sangat rancu dari pemerintah pendudukan Jepang.
Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
a.
Ketika menduduki Indonesia,
Jepang menguras kekayaan alam Indonesia
secara besar-besaran
b.
Perang Kemerdekaan memakan
biaya yang cukup besar
c.
Perkebunan-perkebunan dan
industri rusak berat
d.
Laju inflasi yang sangat
tinggi, sebagai akibat beredarnya tiga mata uang sekaligus, yaitu uang uang
de Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintahan
pendudukan Jepang.
e.
Adanya blokade ekonomi yang
dilakukan oleh pihak Belanda
Akibat blokade pihak Belanda, pemerintah Indonesia
akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, sehingga memudahkan Belanda untuk
kembali menguasai Indonesia.
Menghadapi kondisi ekonomi yang mengalami krisis
tersebut, pemerintah Indonesia
tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a.
Pada bulan Juli 1946, Menkeu
Ir. Surachman dengan persetujuan BP KNIP mengadakan pinjamanan terkumpul
sebesar Rp. 500.000,00
b.
Pada tanggal 1 Oktober 1945,
dikeluarkan UU No. 17 tahun 1946 tentang "Pengeluaran Oeang kertas
Republik Indonesia (ORI) untuk menggantikan uang Jepang. Pada tanggal 25 Oktober
1946 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1946 tentang Penukaran Uang Jepang dengan
ORI, dengan ketentuan sebagai berikut :
1)
Di Pulau Jawa Rp 50,00 uang
Jepang disamakan dengan Rp 1.00 ORI
2)
Di luar Pulau Jawa dan Pulau
Madura Rp 100,00 uang Jepang disamakan Rp 1,00 ORI
c.
Pada bulan Februari 1946
pemerintah melaksanakan konferensi ekonomi yang menghasilkan konsea sebagai
berikut :
1)
Bahan makanan akan ditangani
oleh Badan Pengawasan Makanan Rakyat, yang kemudian diubah menjadi Badan
Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM)
2)
Untuk meningkatkan produksi,
maka perkebunan akan diawasi langsung oleh pemerintah.
3)
Dibentuk Badan Perencanaan
Ekonomi
4)
Menteri persediaan makanan
rakyat I.J. Kasimo membuat Kasimo Plan yang berisi hal berikut :
-
Merrperbanyak kebun bibit dan
padi unggul
-
Pencegahan pengambilan hewan
pertanian
-
Tanah-tanah terlantar haus
ditanami kembali, terutama di Sumatera
-
Pemindahan penduduk
(transmigrasi) 20 Juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 - 15
tahun.
d.
Pelaksanaan program
rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA), yaitu mengurangi beban negara dalam
bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang.
e.
Mendorong para pengusaha
swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional dan mengaktifkan
kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), PTE merupakan wadah pengusaha swasta, yang dibentuk sejak
zaman Jepang.
f.
Gabungan perusahaan
perindustrian dan perusahaan penting, pusat perusahaan tembakau Indonesia,
Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) diaktifkan Kembali dalam
rangka menegakkan ekonomi Indonesia.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
tersebut ternyata berhasil mengatasi krisis ekonomi Indonesia.
Apalagi secara ekonomi Konferensi Meja Bundar yang selenggarakan di Den Haag
sangat merugikan pihak Indonesia
sebab utang-utang Hindia Belanda dibebankan kepada Pernerint RIS. Dalam
kondisi ekonomi yang semakin parah ini masyarakat mendambakan pembangunan
ekonat nasional yang bebas dari gejolak ekonomi dunia. Kemudian pemerintah
mengambil aingkah-langq perbaikan ekonomi dengan be,rbagai kebijakan sebagai
berikut.
1) Gunting Syafrudin
Untuk mengatasi defisit anggaran dalam
upaya mengurangi peredaran uang, Menkeu Syafrudin mengambil tindakan memotong
uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang bernilai Rp 2,50 ke
atas yang kemudian dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin. Di bidang perdagangan luar negeri,
Pemerintah mengambil langkah mengeluarkan peraturan ekspor yang dilakukan dengan sertifikat
devisa. Guna meningkatkan ekspor nilai tukar rupiah diubah menjadi Rp 7,60
setiap satu dolar untuk ekspor, dan Rp 11,80 setiap satu dolar untuk impor.
Pecahnya perang Korea
pada bulan Mei 1950, mengakibatkan ekspor Indonesia meningkat menjadi 243 %
atau bernilai 115 juta dolar. Peristiwa
ini dikenal sebagai Korea Boom.
2) Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Memasuki tahun 1951 keadaan ekonomi Indonesia tidak berambah baik
melainkan bertambah merosot, faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan antara
lain sebagai berikut :
a)
Pendapatan pemerintah
berkurang akibat menurunnya perdagangan internasional
b)
Ekonomi nasional terlalu
tergantung pada ekspor hasil perkebunan
c)
Belum berkembangnya sektor
produksi lain, seperti industri dan perdagargan
d)
Keamanan dalam negeri belum
mantap
e)
Instabilitas politik
f)
Politik keuangan RI dibuat di
negeri Belanda
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang terns merosot, Soemitro
Djoyohadikusumo, Menteri perdagangan pada masa Kabinet Natsir berpendapat
bahwa di Indonesia
harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Sumitro kemudian dikenal dengan Gerakan
Benteng (Benteng Group). Langkah yang diambil Sumitro dalam membangun
ekonomi nasional yaitu dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha Indonesia
yang pada umumnya bermodal lemah. Diharapkan secara bertahap pengusaha yang
lemah akan berkembang maju, sehingga upaya mengubah struktur ekonomi kolonial
menuju struktur ekonomi nasional akan terwujud. Mulai bulan April 1950 hingga
tahun 1953 sekitar 700 pengusaha pribumi (Indonesia) mendapat kredit dari
program Gerakan Benteng tersebut. Dengan berpedoman bahwa para pengusaha
pribumilah yang dapat membangun perekonomian nasional, maka Gerakan Benteng
ini adalah kebjiakan untuk melindungi pengusaha pribumi agar dapat berpacu
dalam mengembangkan ekonomi nasional.
Tujuan dari program Gerakan Benteng antara lain sebagai berikut :
a)
Menumbuhkan dan membina
wiraswasta Indonesia
sambil menumbuhkan ekonomi nasional.
b)
Mendorong importir-importir
nasiora hingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor
asing
c)
Membatasi impor barang-barang
agar memberikan lisensi impor hanya kepada importir Indonesia
d)
Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importir Indonesia.
Pada kenyataannya program ini gagal mencapai tujuannya,
sebab pengusaha pribumi terlalu tergantung kepada pemerirtar dalam mengembangkan
usahanya. Bahkan banyak diantara mereka yang menyalahgunakan kebijakan
pemerintah tersebut dengan mencari keuntungan secara cepat dan kredit yang
mereka peroleh. Walaupun demikian pemerintah tetap berupaya untuk mengembangkan
pengusaha pribumi.
3) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Pada masa kaniet Ali Sastroamijoyo (31
Juli 1953 s/d 12 Agustus 1955). Kabinet ini berusaha untuk mengatasi krisis moneter
dengan cara mealkukan nasionalisasi yang terjadi adalah sebagai berikut :
a)
Dibentuk Panitia
Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951 berdasarkan Keputusan
Pemerintah No. 118 Tahun 1951 tanggal 2 Juni 1951.
b)
Panitia Nasionalisasi
bertugas mengajukan usul rencana nasionalisasi kemudian pemerintah
trengangkat Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank
berdasarkan Kepres RI No. 123 Tahun 1951 tanggal 12 Juni 1951.
c)
Tanggal 15 Desember 1951
diumumkan UU No. 14 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia, yang pada akhirnya berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank
Sirkulasi.
Dalam rangka menaikkan
pendapatan, pemerintah Indonesia
berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis
4) Sistem Ekonomi Ali-Baba
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 s/d 12 Agustus
1955). Menteri Perekonomian Mr. Ishaq Cokrohadisuryo memprakarsai sistem
perekonomian yang dikenal dengan sistem Ekonomi Ali Baba. Ali
digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba adalah pengusaha nonpribumi
(China).
Untuk memajukan ekonomi pengusaha, para pengusaha nonpribumi harus bekerja
sama dengan pengusaha pribumi dan selanjutnya pemerintah memberikan bantuan
kredit kepada pengusaha pribumi. Pada kenyataannya sistem berpengalaman dan
hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari
pemerintah.
5) Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955
s/d 3 Maret 1956) Indonesia
mengirimkan delegasi ke negeri Belanda guna merundingkan masalah finansial
ekonomi dengan pemerintah Belanda. Hasilnya pada tanggal 17 Januari 1956
tercapai rencana persetujuan Finek, yang antara lain berisi hat berikut:
a)
Persetujuan Finek dan hasil
KMB dibubarkan
b)
Hubungan Finek Indonesia -
Belanda didasarkan atas hubungan bilataral
c)
Hubungan Finek didasarkan
atas UU Nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain
Persetujuan ini tidak diterima oleh
pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indoneia mengambil langkah sepihak
dengan membubarkan Uni Indonesia - Belanda pada tanggal 13 Februari 1955 untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi
dengan Belanda
6) RPLT
Munap
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956
- 4 Maret 1957) pemerintah membentuk suatu badan perencanaan pembangunan
nasional yaitu Biro Perancang Negara, Ir. H. Juanda sbagai Menteri Perancang
Nasional berhasil membuat Rencana Pembangunan Lima tahun yang berjalan tahun
1956 - 1961. Pada saat kabinet Juanda terbentuk (9 April 957- 5 Juli 1959) keadaan ekonomi Indonesia
sangat buruk, sehingga pemerintah mencari jalan keluar dengan menyelenggarakan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Akan tetapi pada kenyataannya langkah
ini ternyata tidak mengubah keadaan. Selain itu RPLT juga tidak dapat
dilaksanakan. Penyebabnya antara lain sebagai berikut :
a)
Daerah-daerah menempuh
kebijakan sendiri-sendiri
b)
Daerah di luar Jawa banyak
yang melakukan barter langsung ke luar negeri
c)
Harga barang ekspor menurun
d)
Timbulnya ketergantungan
antara pusat dan daerah
4. Gangguan
Keamanan dalam Negeri 3
Dalam upaya menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak
hanya mengharapkan dari kekuatan asing yang meliputi Sekutu dan NICA, tetapi
juga menghadapi berbagai ancaman dalam negeri tersebut. Beberapa gangguan
keamanan dalam negeri antara lain sebagai berikut :
a. Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TII pada mulanya
terjadi di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo ia
memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus
1949. Gagasan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam muncul sejak tahun 1942,
ketika mendirikan pesantren Sufah di
Malangbong, Garut, Jawa Barat. Setelah terjadi agresi Militer Belanda I tahun
1947, Kartosuwiryo menyatakan perang fisabililah melawan Belanda. Pasukan
Hisbullah dan Sabilillah dijadikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam konferensi di Cisayong bulan
Februari 1948 diputuskan untuk mengubah gerakan yang dipimpin Kartosuwiryo
diangkat sebagai imam dari Negara Islam Indonesia. Dengan ditandatanganinya
persetujuan Renville, pasukan TNI harus hijrah dari Jawa tengah ke Jogjakarta, akan tetapi
Kartosuwiryo beserta pasukannya tetap tinggal di Jawa Barat. Setelah Pasukan
Divisi Siliwangi hijrah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan gerakannya. Pda saat pasukan Devisi Siliwangi kembali
dari Jawa Tengah dalam usaha melakukan perang gerilya terhadap agresi Militer
II yang dilancarkan oleh Belanda, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan
bersenjata yang menamakan dirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TII). Kesatuan bersenjata tersebut berusaha menarik TNI agar ikut bergabung
dan menghalang-halangi Pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, akibatnya
pertempuran tidak dapat dielakkan.
Dalam usaha menyelesaikan perlawanan
DI/TII, pemerintah melakukan pendekatan melalui pemimpin Masyumi Muh. Natsir
untuk mengajak dan membujur agar kembali ke NKRI, tetapi tidak berhasil.
Akhirnya pemerintah terpaksa melakukan perang Bharatayuda di bawah pimpinan
Jenderal Nasution.
Dengan taktik pagar betis akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 DI/TII Kartosuwiryo dapat ditangkap di
daerah Gunung Geber , Majalaya, Jawa Barat
oleh pasukan Siliwangi dan dihukum mati oleh pengadilan militer pada
tanggal 16 Agustus 1962. Pemberontakan DI/TII juga terjadi di beberapa daerah
di Indonesia,
di antaranya sebagai berikut:
1)
Gerakan DI/TII Jawa Tengah
Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah mula-mula meletus di daerah
Brebes, Tegal dan Pekalongan di bawah pimpinan Amir Fatah yang kemudian
bergabung dengan gerakan Kartosuwiryo. Pemerintah segera bertindak cepat
untuk menumpas pemberontakan ini dengan membentuk suatu komando operasi ini,
semula dipimpin oleh Letkol Sarbini, selanjutnya diganti oleh Letkol M.
Bachrum dan akhirnya digantikan oleh Letkol Ahmad Yani.
Di daerah Kebumen juga terjadi pemberontakan yang dilancarkan oleh
angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai M. Malifudz Abdurrahman
(Kyai Sumolangu). Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah semula tidak terlalu
berarti, tetapi akhirnya menjadi besar dan meluas setelah Batalyon 426 Kudus
dan Magelang bergabung dengan DI/TII. Akhirnya pemberontakan ini dapat dihancurkan
dalam suatu operasi penumpasan (Operasi Merdeka) di bawah pimpinan Letkol
Soeharto.
2)
Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan
Kahar Muzakar mempunyai keinginan untuk mendapatkan
kedudukan dalam APRIS namun tidak dapat terpenuhi. Dengan alasan mememperjuangkan
seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSI) pada tahun 1952, maka
Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo. Operasi
penumpasan pemberontakan, dilaksanakan oleh TNI dan barn pada tanggal 3
Februari 1965 tokoh DI/TII Sulawesi Selatan Kahar Muzakar berhasil ditembak mati
oleh TNI Divisi Siliwangi.
3)
Gerakan DI/TII di Kalimantan
Selatan
Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar
alias Hedar bin Umarsalah seorang bekas Letda TNI. Dengan pasukannya yang
berna-a Kesatuan Rakyat yang tertindas, lbu Hajar menyatakan gerakannya
sebagai bagian dari DI / Tll Kartosuwiryo, pada akhirnya TNI berhasil
menangkap Ibu Hajar dan menghancurkan gerakannya pada tahun 1959.
4)
Gerakan DI/TII Aceh
Pada awalnya Daud Beureueh menjabat Gubernur Militer di daerah
Aceh Setelah terbentuk NKRI, Aceh hanya menjadi Karesidenan bagian dari
propinsi Sumatera Utara. Daud Beureueh menentang kebijakan ini, oleh karena
itu pada tanggal 21
September 1953, ia menyatakan Aceh mengabung dengan NII
Kartosuwiryo.
b.
Gerakan Angkatan Penang Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan ini berlangsung di kota Bandung,
yang bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara Federasi dan memiliki
tentara sendiri dalam RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950 di bawah pimpinan
Kapten Westerling dan dengan pasukan 800 orang, mereka mengadakan gerak cepat
menyerang kota Bandung, dengan membantai semua anggota TNI yang mereka jumpai
dan menduduki Markas Divisi Siliwangi, serta membunuh Letkol Lembong dan 79
anggota APRIS serta penduduk sipil.
Pemerintah berhasil menumpas APRA, tetapi pada tanggal
22 Februari 1950 Westerling berhasil meloloskan diri melalui Malaya menuju negara Belanda. Setelah dilakukan
penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa ternyata Sultan Hamid II (tokoh BFO)
diduga terlibat bahkan yang mendalangi gerakan tersebut, APRA ternyata juga
berusaha membuat kekacauan di Jakarta dengan merencanakan pembunuhan terhadap
Mention RIS Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sekjen Menhankam Mr. Ali Budiarjo dan
Kepala Staf APRIS TB. Simatupang, namun gerakan itu dapat digagalkan.
c.
Gerakan Republik
Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil, ia adalah mantan
Jaksa Agung NIT yang memproklamasikan lahirnya Republik Maluku Selatan pada
25 April 1950 dan memisahkan diri dari NKRI. Untuk menumpas RMS ditempuh
melalui cara damai yaitu dengan mengirim Dr. J. Leimena. Misi ini ditolak pengikut-pengikutnya,
sehingga pemerintah mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Kolonel
Kawilarang (Panglima Teritorium Indonesia Timur) yang berhasil mendarat di
pulau Buru pada 14 Juli 1950. Kemudian dalam
usaha penumpasannya kekuatan APRIS dibagi dalam tiga grup yaitu sebagai
berikut :
1)
Grup I dipimpin oleh Mayor
Achmad Wiranata Kusumah
2)
Grup II dipimpin oleh letkol
Slamet Riyadi yang berhasil menguasai Benteng Nieuw Victoria 3 Nopember 1950,
tetapi pada penyerangan KNIL yang menyamar sebagai APRIS, sehingga is gugur
dalam benteng tersebut.
3)
Grup III dipimpin oleh Mayor
Suryo Subandrio
Operasi militer ini akhirnya berhasil melumpuhkan
gerakan RMS. Pada tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil, pemimpin
pemberontakan RMS berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
d. Pemberontakan
Andi Azis di Makassar
Andi Azis adalah anggota APRIS yang tidak setuju jika TNI ikut
mempertahankan daerah bekas wilayah NIT di bawah Mayor Worang. Pada tanggal 5
April 1950 Andi Azis beserta pasukannya menyerang APRIS di Makassar dan
menawan Panglima tentara Teritorium Letkol A.J. Mokoginta, Akibatnya Menteri
negara NIT Ir. R D. Diapari mengundurkan diri, karena tidak menyetujui
IL:ndakan Andi Azis. Pada tanggal 21 April 1950 Sukowati, wakil negara NIT mengumumkan
bahwa NIT akan bergabung dengan RI.
Pada tanggal 8 April 1950 pemerintah menginstruksikan agar Andi
Azis menyerah dan bersamaan dengan itu dikirim ekspedisi pasukan yang
didatangkan dari Jawa Barat, yaitu Batalyon Brigade 14 (Siliwangi) di bawah
Kapten Bakar Ardi Kusumah, dari Jawa Timur Brigade 6 di bawah pimpinan Letkol
Suprapto Sukowati. Pada tanggal 5 Agustus 1950 secara tiba-tiba Pasukan KNIL
/ KL menyerang Markas staf Brigade 10 Garuda Mataram, setelah terjadi
perlempurap selama 2 hari, pihak KNIL meminta perundingan tetapi ditolak oleh
Letkol Soeharto. Selanjutnya Letkol Soeharto mengajukan dua alternatif kepada
KNIL/KL yaitu meninggalkan kota
Makassar dan menyerahkan semua senjata atau
kalau tidak seluruh anggota KNIL akan di hancurkan. Pada tanggal 8 Agustus
1950 anggota KNIL menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Letkol Soeharto.
Dengan demikian pemberontakan Andi Azis dan bekas anggota KNIL dapat
diselesaikan secara tuntas.
e. Pemberontakan
PRRI dan Permesta
Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
dipimpin oleh Letkol Achmad Husein yang telah Memproklamasikan berdirinya
negara PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang SumateraBarat, dan Mr.
Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Perdana Menterinya. Pemberontakan
PRRI ini diawali dengan adanya hubungan yang tidak harmonic antara pemerintah
pusat dengan daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi.
Mereka menganggap bahwa alokasi biaya pembangunan dari pusat dirasa kurang
memadai. Tokoh-tokoh gerakan PRRI kemudian membentuk dewan daerah militer,
antara lain sebagai berikut :
1) Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956 di
bawah pimpinan Letkol Achmad Husein.
2) Dewan Gajah di Medan pada tanggal 22 Desember 1956 oleh Kolonel
Simbolon
3) Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Mangum di Manado.
Sulawesi Utara yang dibentuk oleh Vince Samuel pada tanggal 18 Februari 1957.
Pembentukan dewan-dewan tersebut dalam rangka melakukan gerakan di
bawah tanah yang akhirnya meningkat menjadi gerakan terbuka yaitu PRRI di
Sumatra dan Permesta di Sulawesi Utara. Pada tanggal 10 Februari 1958 Letkol.
Achmad Huesin mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri, akibatnya
pemerintah pusat dengan tegas menumpas gerakan mereka. Operasi penumpasan
dilakukan pemerintah dengan membentuk operasi gabungan angkata, . darat,
laut, dan udara yang diberi nama Operasi 17 Agustus beserta beberapa operasi lainnya,
seperti berikut:
1)
Operasi Tegas di Riau untuk
mengamankan perusahaan minyak dan warga asing agar tidak ada kapal asing yang
campur tangan seperti USA.
2)
Operasi Sapta Marga di
Sumatra Utara
3)
Operasi Sadar di Sumatra
Selatan
4)
Operasi Merdeka di Sulawesi
sebagai ga.bungan Angkatan Darat. Angkatan laut, dan Angkatan Udara, berhasil
menembak jatuh pesawat pembom USA B-26 dengan pilot Allan Lawrence. Karena
sudah lemah akhirnya Achmad Husein menyerah pada tanggal 29 Mei 1961 bersama
Zulkifli Lubis dan Syafruddin Prawiranegara, kepada Pemerintah, sedangkan
Sumitro yang berada di Singapura kembali ke RI tahun 1967.
f) Pemberontakan Permesta di Sulawesi
Gerakan separatisme juga terjadi di Makassar di bawah pimpinan Letkol Vince Samuel sebagai
Panglima Teritorium VII di Makassar yang secara resmi menyatakan mendirikan
gerakan Permesta 2 Maret 1957. Di Sulawesi Tengah dan Utara, Komando Daerah
Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba pada tanggal 17
Februari 1958 menyatakan bahwa daerah Sulawesi Utara dan Selatan memutuskan
hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Pernyataan Somba
adalah pernyataan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Untuk
menghadapi Permesta, pemerintah mengadakan operasi. Sapta Marga dan operasi
Merdeka yang dilancarkan pada bulan April 1958. Ternyata Permesta mendapat
bantuan dari pihak asing, terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing
yang di kemudikan oleh A.L. Pope warga negara AS pada tanggal 18 Mei 1958 di
atas kota Ambon. Gerakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus
1958, dan sisa-sisanya dapat ditumpas pada tahun 1961.
MATERI POKOK II
Pasca Perang Dunia II konfigurasi politik dunia ditandai dengan
munculnya bipolarisasi kekuatan antara blok barat (AS) dan blok timur (Uni
soviet) kedua kekuatan tersebut saling berlomba membuat persenjataan modern sehingga
menimbulkan ketegangan dan kecemasan dunia. Negara-negara berkembang
terdorong untuk mercar jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan
menciptakan perdamaian dunia,. sebagai salah satu negara berkembang Indonesia
berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal dengan konferensi
Asia Afrika.
A. Penggalangan Kerja Sama Internasional dan
Solidaritas antarbangsa
Konferensi Asia Afrika dilatarbelakangi oleh adanya perebutan
pengaruh antara dua blok raksasa yaitu blok barat (Amerika) dan blok timur
(Uni Soviet). Dengan berakhirnya perang dunia II dan semakin meningkatnya
perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Gagasan
untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika muncul dari beberapa tokoh
negarawan Asia yang mengadakan konferensi
Pancanegara dikota Kolombo, Srilangka pada tanggal 24 - 25 April 1954,
Tokoh-tokoh dalam konferensi Asia Afrika antara lain sebagai berikut :
1.
Perdana Menteri Srilanka, Sir John Kotelawala
2.
Perdana Menteri Indonesia,
Mr. Ali Sastroamijoyo
3.
Perdana Menteri India, Pandit
Jawaharal Nehru
4.
Perdana Menteri Pakistan,
Mohammad Ali Jinnah
5.
Perdana Menteri Birma (Myanmar), Unu
Dalam konferensi Kolombo Perdana
Menteri Indonesia
Mr. Ali-Sastroamijoyo mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih leluasa
jangkauannya, yaitu tidak hanya mencakup negara-negara Asia
saja, tetapi juga negara-negara Afrika. Usul tersebut diselenggarakan
Konferensi Pancanegara II pada tanggal 28 - 29 Desember 1954 di kota Bogor,
yang dikenal dengan Konferensi Bogor.
Dalam konferensi Bogor dirumuskan tentang hal berikut:
1.
Tujuan Konferensi Asia Afrika
2.
Negara-negara peserta KAA (30
negara)
3.
Waktu dan acara KAA
4.
Negara-negara sponsor
5.
Mendukung Indonesia
menuntut kembali Irian Barat
Setelah melalui berbagai persiapan, maka KAA akhirnya dapat
dilaksanakan di kota
Bandung pada tanggal 24 April 1955, Panitia pelaksanaan
Konferensi Asia Afrika (KAA) adalah perdana Menteri Ali Sastroamijoy sebagai
ketua dan Ruslan Abdulgani sebagai Sekjennya. Konferensi Asia Afrika yang dibuka oleh Presiden Soekarno,
seharusnya dihadiri oleh 30 negara di kawasan Asia dan Afrika, yang terdiri
dari 5 negara sponor (Rhodesa), karena situasi dan kondisi politik dalam
negerinya belum stabil. Walaupun demikian KAA fete berlangsung dengan
dihadiri 29 negara. Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi kulit
berwarna yang terbesar, maka disebut The Afro Asian Conference. Hasil
keputusan yang diambil dalam KAA, terdiri dari sepuluh (10) keputusan yang
lebih dikenal dengan Dasa Sila Bandung, antara lain sebagai berikut :
1.
Menghormati hak dasar manusia
sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB
2.
Menghormati kedaulatan dan
integritas nasional semua warga
3.
Mengakui persamaan semua
bangsa, baik besar maupun kecil
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam
negeri negara lain
5.
Menghormati hak setiap bangsa
untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun kolektif sesuai
dengan piagam PBB
6.
Tidak melakukan
tekanan-tekanan terhadap negara lain
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ancaman-ancaman agresi terhadap
keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain
8.
Menyelesaikan perselisihan
internasional jalan damai sesuai dengan piagam PBB
9.
Memajukan kerja sama untuk
kepentingan bersama
10.
Menghormati hukum dan
kewajiban-kewajiban internasional
Setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika, banyak negara yang
belum merdeka, mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan
kedudukan sebagai negara yang berdais penuh. Selain itu konferensi Asia
Afrika juga memiliki pengarun internasional antara lain sebagai berikut :
1.
Berkurangnya ketegangan
dunia, misainya Cina (RRC) bersedia berunding dengan USA mengenai Taiwan
2.
KAA menentang ras
diskriminasi, sehingga Australia
menghapus politik White Australian Policydan Amei mengadakan kelas
campuran
3.
Medorong lahirnya organisasi
Gerakan Nonblok.
Dengan
demikian, Konferensi Asia Afrika sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk
menciptao perdamaian dunia.
B. Konferensi London
tentang Terusan Suez
Terusan Suez memiliki arti yang
sangat besar bagi kepentingan ekonomi dan letaknya sangat strategiz. Terusan
ini menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, sehingga sangat penting bagi
pelayaran 3: perdagangan Internasional. Terusan Suez mulai digali pada mesa
Raja Muda Muhammad Said, oleh Ferdirar de Lessers (Perancis) serta dikelola
oleh perusahaan Compagnie Universal de Canal Maritim de Suez (par~ 25 April
1959 dan diresmikan 17 November 1969 oleh permaisuri Napoleon III). Karena
kedudukan Tenrusan Suez sangat penting, maka pada tanggal 29 Oktober 1988
bangsa Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Spanyol, Hon-aria, Australia, Rusia,
Belanda dan Italia mengadakan Konferensi di Istambul yang menetapkan hal
berikut:
1.
Kebebasan berlayar bagi semua
kapal dagang maupun kapal perang baik dalam keadaan damai maupun perang
2.
Semua kapal yang melalui
Terusan Suez tidak boleh memperlihatkan kekerasan
3.
Tidak boleh menempatkan kapal
perang di sepanjang Terusan Suez
4.
Pemerintah Mesir harus
mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga pelaksanaan konferensi
Istambul.
Tindakan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang menasionalisasikan
Terusan Suez
pada 26 Juli 1956,dianggap sangat merugikan negara-negara yang menggunakan
terusan tersebut. Inggris dan Perancis merupakan dua negara yang mengajukan
protes atas terhadap tindakan Mesir yang disebut dengan tindakan sepihak.
Protes-protes itu ditolak oleh pemerintah Mesir, Untuk menyelesaikan krisis
ini Inggris, Perancis dan Israel yang juga memiliki kepentingan terhadap
Terusan Suez, Untuk menyelesaikan krisis ini, Inggris dan Perancis yang
dibantu oleh Amerika Serikat, London I bulan Agustus 1956 dengan tujuan untuk
tetap mempertahankan internasionalisasi Suez.
Akan tetapi konferensi itu gagal dalam mencari penyelesaian. Demikian juga
dengan demikian konferensi London II bulan September 1956.
Karena Konferensi London tidak dapat menyelesaikan masalah terusan
Suez, maka
diambil alih oleh PBB dan diproses melalui Dewan Keamanan bulan Oktober 1956.
Resolus! dewan keamanan PBB tetap masih menganjurkan agar Terusan Suez
memiliki status internasional. Namur Mesir menolak resolusi tersebut,
sehingga situasi memanas lagi setelah Inggris dan Perancis menyerbu
Port Said dan Israel
menyerang Terusan Suez
dan Sinai. Kemudian atas usul Menteri, Luar Negeri Kanada dibentuk pasukan
PBB yang bertugas memelihara perdamaian dunia dikawasan garis perbatasan
Mesir - Israel.
C. Pengiriman
Pasukan
Garuda
Pada tanggal 26 Juli 1956 Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser
menasionalisasi Terusan Suez, akibatnya Inggris dan Perancis yang memiliki
saham atas Terusan Suez menjadi marah dan mengirimkan pasukannya untuk
menggempur Mesir. Serangan Inggris dan Perancis yang dibantu Israel
terhadap Mesir sangat membahayakan perdamaian dunia sehingga PBB terpaksa
turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan
Garuda I untuk bergabung dengan pasukan negara-negara lain di bawah PBB.
Pasukan perdamaian PBB yang dikirim ke Timur Tengah (Mesir) dinamakan United
Nations Emergency Force (U N E F).
Pasukan Garuda I di bawah pimpinan Mayor Sudiyono berkekuatan 550 personil
terbagi atas kesatuan Teriotium IV Diponegoro, Teritorium V Brawijaya dengan
komando Letkol Infantri Suyudi Sumodiharjo Pasukan Garuda I berhasil melaksanakan
tugasnya dengan baik dan pada tanggal 12 September 1957 pasukan Garuda I ini
membuat Indonesia terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk membantu
memelihara perdamaian di berbagai belahan dunia bila terjadi sengketa,
diantaranya sebagai berikut :
1)
Pasukan Garuda 11 di bawah
pimpinan Kolonel Priyanto diberangkatkan ke Kongo 10 September 1960 untuk
bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dengan
United Nations Operation for the Congo (UNOC), bertugas hingga bulan
Mei 1961.
2)
Pasukan Garuda III di bawah
pimpinan Brigjen Kemal juga bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai
bulan Agustus 1964.
3)
Pasukan Garuda IV di bawah
pimpinan Brigjen TNI Wivono, bertugas di Vietnam mulai bulan Januari 1973
sampai Juli 1972.
4)
Pasukan Garuda VII di bawah
pimpinan Kolonel Rudini dan wakilnya Mayor Basofi Sudirman dikirim ke Timur
Tengah pada tanggal 3 Desember 1973.
5)
Pasukan Garuda VII di bawah
pimpinan Brigjen Sukemi Sumantrio bertugas di Vietnam dari bulan AF 1974
sampai November 1974, kemudian digantikan Pasukan Garuda VlIi di bawah
pimpinan Brigjen T, Bambang Sumantri dari bulan November 1974 sampai bulan
Juni 1975. Pada tahun ini pula pasuka perdamaian PBB untuk Vietnam ICCS (IntemasionalCommision
for Control and Supervision) ditarik mend. sefelah seluruh Vietnam jatuh
ke tangan Vietnam Utara atau Vietkong yang berhaluan komunis.
6)
Pasukan Garuda VIII di
bawah pimpinan Kolonel Gunawan Wibisono, Kontingen Garuda VI dan V bergabung
dalam pasukan perdamaian PBB yang diberi nama United Nations Emergency
Force (UNIEF)
Bagi bangsa Indonesia
pengiriman Misi Garuda untuk memenuhi permintaan PBB memiliki alasan yang
kuat. Yang pertama sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang
berbunyi ikut melaksanaka ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial dan kedua sesuai dengan politik Luar Ngeri Indonesia
bebas aktif.
D. Deklarasi
Djuanda tentang.,Batas Perairan Nasional Indonesia
Negara Republik Indonesia
merupakan negara kepulauan atau Archipelago yang memiliki wilayah darata dan perairan.
Untuk itulah pada mass Kabinet Djuanda berusaha memperjuangkan masalah
perairan nasional Indonesia,
yang menjadi masalah utama yang harus mendapat penanganan serius. Melalui
perjanjian Kabinet Djuanda, akhirnya Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah
Indonesia mengumumkan suatu pernyataa tentang wilayah perairan negara RI.
Dalam pengumuman tertentu dinyatakan bahwa segala perairan di sekitar nusantara,
dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan
tidak memandang luas atau lebarnya laut adalah bagian yang wajar dari wilayah
daratan dengan
Dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau perairan
nasional yang berada dibawah kedaulatar mutlak negara Republik Indonesia.
Pengumuman pemerintah ini selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Dalam
Deklarasi Djuanda ditetapkan batas perairan nasional dengan mempergunakan
prinsip kepulauan (Archipelago Principle) atau lebih dikenal dengan istilah Wawasan
Nusantara. Dasar pokok penetapan perairan nasional antara lain sebagai
berikut:
1.
Bentuk geografis Indonesia
sebagai negara kepulauan mempunyai sifat serta corak berbeda satu sama
lainnya.
2.
Bagi keutuhan teritorial
dan untuk melindungi kekayaan negara RI maka wilayah laut dianggap sebagai
kesatuan yang bulat.
3.
Penentuan batas lautan
teritorial seperti termaktup dalam Territorialle
Zeen Maritim Kringenitalie Ordonantie 1939 (stbi 1939 no. 442)
artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai karena membagi wilayah daratan Indonesia
dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorial sendiri.
4.
Setiap negara yang berdaulat
berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk
melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.
Prinsip-prinsip dalam dekiarasi Djuanda
ini kemudian dikukuhkan dengan UU No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Dalam UU ini terdapat pokok konsepsi Wawasan Nusantara antara lain sebagai
berikut :
1.
Untuk kesatuan integritas
wilayah dan kesatuan ekonomi ditarik garis-garis lurus menghubungka, titik
terluar dari pulau luar.
2.
Negara berdaulat atas segala
perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan
tanah di bawahnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
3.
Jalur laut (Laut Teritorial)
selebar 12 mil diukur terhitung dari garis pangkal
4.
Hal lintas kendaraan air
(kapal) asing selama tidak merugikan Res Nullius menyatakan akan bahwa laut
tidak ada yang memiliki, oleh karena itu dapat diambil setiap negara.
MATERI POKOK III
Kegagalan konstituante menerapkan UUD membawa Indonesia ke
tepi jurang kehancuran keadaan negara yang telah dirong-rong sejumiah
pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan penyelamatkan
negara dari bahaya, presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan
inkonstitusional yakni mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. N
A.
Dekrit Presiden 5 Juli
1959 dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Dekrit
Presiden 5
Juli 1959
Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan
urnurn 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) baru sebagai
pengganti UUDS 1950.
Sejak tahun 1956 konstituante merumuskan UUD yang
baru. Akan tetapi hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak pernah dapat
merumuskan UUD yang baru. Dalam sidang-sidangnya, selalu diwarnai adanya benturan-benturan
antara partai politik dan golongan, mereka lebih mementingkan kelompoknya
sendiri sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Kegagalan Konstituante
merumuskan UUD sebagai pengganti UUDS 1950 menyebabkan negara dilanda kekalutan
konstitusional, sehingga mengganggu dan membahayakan stabilitas Nasional dengan
persatuan bangsa Indonesia.
Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal
dengan Konsepsi Soekarno, dengan isi pokoknya adalah sebagai berikut :
a. Sistem Demokrasi Parlementer secara berat tidak cocok dengan
kepribadian bangsa Indonesia,
sehingga harus diganti dengan demokrasi terpimpin.
b. Dibentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari semua partai dan
organisasi masyarakat lainnya.
c. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional
dalam masyarakat.
Dalam konsepsi ini presiden juga
mengusulkan perlunya dibentuk kabinet ke empat yaitu PNI, Masyumi NU dan PKI.
Beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PIR tidak
menyetujuinya karena perubahan sistem pemerintahan menjadi wewenang Badan
Konstituante. Pada tanggal 25 April 1959 dihadapan sidang konstituante,
Presiden Soekarno menganjurkan agar kembali kepada UUD 1945 Anjuran ini
diperdebatkan dalam sidang konstituante, kemudian diputuskan untuk mengadakan
pemungutar suara (voting). Sebagai gambaran hasil-hasil pemungutar suara
waktu itu adalah sebagai berikut:
a.
Pada tanggal 30 Mei 1959, 269
suara setuju dan 199 suara menolak
b.
Pada tanggal 1 Juni 1959, 263
suara setuju dan 203 suara menolak
c.
Pada tanggal 2 Juli 1959, 264
suara setuju dan 204 suara meniolak
Meskipun mayoritas suara setuju kembali pada UUD 1945, namun
karena jumlahnya tidak mencukup dua pertiga anggota konstituante seperti yang
diisyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950, maka tidak dapat diambil keputusan
atas anjuran Bung Karno tersebut.
Pada tanggal 3 Juni 1959 Badan Konstituante memasuki masa reses
(Istirahat tidak mengadakan sidang) dengan batas waktu yang tidak ditentukan
dan berbagai fraksi dalam konstituante menyatakar tidak akan menghadiri
sidang. Sementara pada tanggal yang sama pemerintah mengeluarkan larangan
kegiatan politik dengan peraturan nomor Prt/PEPERPU/040/1959. Kegagalan Badan
Konstituante mencapai kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945, masa reses yang
tidak menentu dan pernyataan berbagai fraksi yang memboikot untuk menghadiri
sidang, menyebabkan Presiden Soekarno mengambil langkah melalui Dekret Presiden
5 Juli 1959 isinya sebagai berikut :
a.
Pembubaran Badan Konstituante
b.
Berlakunya UUD 1945 dan tidak
berlakunya UUDS 1950
c.
Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin
Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan
berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 kembali
dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan
Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupdkan pemerintahan rakyat
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi
ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.
a. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden
Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil
kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
1)
Menyusun Kabinet Kerja
Kabinet Kerja
I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai
menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959
dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang
meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian
Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden
pada tanggal 17Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang
selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia
(Manipol).
Pidato ini
oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhimya ditetapkan dalam Tap MPRS No.
I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia,
demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia.
2)
Menyusun Lembaga-lembaga
Negara
Pada tanggal
22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa
sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah C bentuk
berdasarkan Ulu no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi
penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga
tersebut berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tanggal 5 Maret
1960.
Pada tanggal
24 Juni 1960 DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari tiga
partai besar (PNI, NU, PKI). Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua
golongan seperti nasional, agama dan Komunis yang sesuai dengan konsep
Nasakom. DPAS dipimpin oleh Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil
ketuanya. Pelantikan wakil ketua DPAS dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus
1959 di istana negara bersama dengan Hamengkubuwono pelantikan Mr.
Moh. Yamin sebagai ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sri Sultan Hamengkubuwono
IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan aparatur Negara. MPRS dibentuk
berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui oleh Chaerul
Shaleh, dan pada tanggal 10 November - 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum
pertama di Bandung, menghasilkan dua ketetapan, yaitu sebagai berikut :
1)
Tap MPRS No. 1/MPRS/1960
tentang menifesto politik sebagai garis besar haluan negara.
2)
Tap MPRS No. 11/MPRS/1960
tentang pembangunan nasional semesta berencana 1961 -1969.
Disamping
dua ketetapan di atas MPRS juga mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin
Besar Revolusi.
b. Sistem
Ekonomi Terpimpin
Dalam bidang ekonomi dipraktekkan sistem ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung
terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah
pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya
kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang
cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen.
Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi
terpilih adalah sebagai berikut :
1) Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak
rasional lebih bersifat politis dan tanpa terkendali
2) Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan
mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi
3) Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam
menilai suatu usaha/hasil orang lain
Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta
Berencana Tahap 1 (1961 - 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang
Nasional (Depernas) dan telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal
1 Januari 1961, dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan
antara lain sebagai berikut :
1) Rencana pembangunan kurang matang
2) Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar
negeri kurang memadai
3) Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
4) Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat
Mercusuar, misalnya Monas
c. Politik
Luar Negeri Indonesia
pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia
cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional.
Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar
negerinya, antara lain sebagai berikut :
1.
Ikut ambit bagian dalam
upaya perdamaian di Kongo
dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian
PBB yang bernama United Nations Operation of Congo (UNOC).
2.
Pada tanggal 30 September
1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang
Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan
dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden
Soekarno ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru )
3.
Ikut memprakarsai berdirinya
Gerakan Nonblok
4.
Berhasil menyelenggarakan
pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian
Games IV) di Jakarta 24 4
September 1962.
Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara
Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah
pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan
negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi
kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif
diganti dengan politik luar negeri poros Jakarta - Pnom Pghen-Peking. Presiden
Soekarno mempertentangkan Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara
Komunis termasuk dalam Blok Nefo (New Emerging Forces) terdiri dari
negara-negara Eropa Barat, Inggris dar Amerika Serikat.
Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan
konfrontasi dengan Malaysia.
Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi
Malaysia
yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok
Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi
Komando Rakyat (DWIKORA) pada tangg 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut :
1) Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim
Malaysia
Pelaksanaan
Dwikora diawali dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsek Omar Dahi,
yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timru dan Barat. Hal ini
menunjukkan adanya campur tangan Indonesia
terhadap masalah-masalah negeri Malaysia. Terpilihnya Malaysia
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi lndonesia
sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan ke luar dari keanggotaan PBB. Dan aksi upaya damai untuk mengakhiri konfronta Indonesia - Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak rnemperoleh kesepakatan. Konfronta Indonesia - Malaysia berakhir setelah terjadi perubahan politik di Inedonesia yaitu pada masa Orde Baru.
3. Perjuangan
Pembebasan Irian Barat
Salah satu keputusan dalam KMB (27
Desember 1949) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali
wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun
setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat
kepada Indonesia.
a. Perjuangan Diplomasi
Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda
Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi
dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia
Internasional.
Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama
kali pada masa kabineg Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952
secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda. Upaya diplomasi
internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah
Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil.
Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah
Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia - Belanda dan
mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia -
Belanda. Disamping membawa masalah Irian Barat ke forum PBB
Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa
hasil yang positif, antara lain sebagai berikut :
1) Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat
mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah
Indonesia
2) Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena Belanda
tidak pernah Menunjukkan etikad baik dalam menyelesa masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil
langkah-langkah sebagai berikut :
1) Hubungan Indonesia - Belanda diubah dari united status menjadi
hubunganbiasa.
2) Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB
3) Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang
berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai
gubernurnya.
4) Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian
Barat.
5) Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda,
kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.
6) Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan
konsuler Belanda di Indonesia.
7) Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan
pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
8) Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan
Irian Barat
9) Pada tanggal 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan
Belanda
10) Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia
Sementara itu pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya
dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Situasi semakin
memanas dan pada sidang majelis umum PBB tahun 1961 kembali dibicarakan
masalah Irian Barat kepada Indonesia
dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui usul
tersebut dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan Belanda menyatakan akan
melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB kemudian
membentuk Negara Papua. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin
menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan
harus diselesaikan dengan kekerasan senjata.
b. Perjuangan Bersenjata
Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden
Soekarno daIam pidatonya di Jogjakarta
menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat
yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut
:
1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
3) Bersiap-siap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia
Realisasi pertama dari Tri Kora adalah pembentukan Komando Operasi
yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada tanggal 2
Januari 1962 dan Mayjend. Soeharto ditunjuk sebagai komandannya dengan tugas
antara lain sebagai berikut :
1)
Merencanakan, mempersiapkan
dan menyelenggarakan Operasi Militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat
ke dalam kesatuan RI. Operasi militer itu dinamakan Operasi Jaya Wijaya.
2)
Eksploitasi, dimulai awal
tahun 1963 dengan mengadakan serangan terbuka guna menguasai pos-pos musuh
yang penting.
3)
Konsolidasi, dilakukan pada
tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Iran Barat.
Dalam tahapan infiltrasi dilakukan serangan operasi pendaratan di
Irian Barat balk melalui laut maupun penerjunan udara yaitu, operasi banteng
dengan sasaran wilayah Fak-fak dan Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong
dan Teminabuan, Operasi Naga di daerah Merauke, dan Operasi Jatayu diarahkan
ke daerah Sorong, Kalimantan, dan Merauke.
Operasi infiltrasi pasgka RI dan pare gerilyawan Trikora di
antaranya diambil dari kalangan mahasiswa. Ontuk merebut kembali Irian Barat
dari tangan Belanda, memang telah dibentuk kesatuankesatuan sukarelawan di
kantor-kantor, sekolah, organisasi mesa dan lain sebagainya. Sebagian dari
sukarelawan ini bersama-same dengan ABRI turLit serta dalam operasi
infiltrasi. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di laut Arafuru
antara angkatan laut RI melawan kapal perusak dan Frega' Belanda. Dalam
pertempuran tersebut Komando Yos Sudarso dan Kapten Wiranto gugur. Mereka
turut tenggelam bersama kapal RI Macan Tutul. Sejak itu, operasi pembebasan
Irian Barat semakin ditingkatkan. Namun sebelum Operasi Jaya Wijaya
dilaksanakan, datang perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak-menembak
pada tanggal 18 Maret 1962, karma pada tanggal 19 Agustus 1962 telah tercapai
persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di markas besar
PBB di kota New York dengan pokok-pokok kesepakatan, antara lain sebagai
berikut:
1) Akan dibentuk Pemerintah PBB Irian Barat dengan nama UNTEA (United
Nations Temporaty Executive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober 1962 tiba di Irian Barat.
2) UNTEA memakai tenaga Indonesia
3) Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap berada di sana, di
wilayah Komando PBB
4) Tentara Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan
5) Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu
lintas bebas
6) Pada tanggat 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping
bendera PBB
7) Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi menerima pemerintahan Irian
Barat
8) RI berkewajiban melakukan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat)
9) Untuk menjamin keamanan di Irian Barat. PBB membentuk pasukan
keamanan dengan nama United Nations Security Forces (UNSF) di bawah
komando Brigjend Said Udin Khan dari Pakistan.
Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepadda
pemerintah Indonesia
dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Kota Baru. Dan pada hari yang sama,
di Makasar (Ujung Pandang)
dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
c. Pepera
(Penentuan Pendapatan Rakyat)
Pepera merupakan salah satu ketentuan persetujua- 1962 mengenai penyerahan
kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia.
Pepera diselenggarakan melalui tiga tahap, antara lain sebagai berikut :
1) Tahap pertama, dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, yaitu
mengadakan konsultasi denga Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata Cara
penyelenggaraan Pepera
2) Tahap kedua, berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang
berakhir pada bulan Juni 1969.
3) Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera pada tanggal 4 Juli
1969 berakhir pada tanggal Agustus
1969.
Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan
sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Zans melalui pepera ternyata rakyat
Irian Barat secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI. Hasil pepera
di bawa oleh Duta Besar Orti Zans untuk dilaporkan Umum PBB, untukl mengenang perjuangan
merebut Irian Barat pada tanggal 21 Desember 1995 Presiden Soeharto
meresmikan Monumen Mandala di Makassar.
MATERI POKOK IV
A. Wacana
Sejak berakhirnya Perang Dunia 11 (1945) terjadi berbagai macam
perubahan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat dunia balk bidang
politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam bidang politik Amerika Serikat dan
Uni Soviet yang tergabung dalam pihak sekutu keluar sebagai pemenang muncul
sebagai kekuatan barn. Kedua negara mempelopori terjadinya perubahan Peta
Politik dunia. Amerika serikat mempelopori Blok Bqrat sedangkan Uni Soviet
mempelopori Blok Timur. Dengan demikian Peta Politik sedunia menjadi bipolar.
1. Kekuatan
Negara-negara Adikuasa
Latar Belakang Lahirnya Negara-negara Adikuasa
Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pihak sekutu yang terdiri
dari Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika. Dalam perkembangan selanjutnya
Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet) yang memiliki paham berbeda membentuk
persekutuan-persekutuan. Amerika yang menganut paham liberal bersama-sama
dengan negara-negara Eropa Barat membentuk persekutuan yang disebut Blok
Barat. Sedangkan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang menganut paham
sosialis komunis disebut Blok Timur. Sejak terbentuknya dua blok tersebut
suhu politik dunia diibaratkan bagai api dalam sekam,. Kedua blok bersaing
dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada
awalnya Amerika Serikat mengikat negara-negara yang berada di bawah
pengaruhnya dalam ikatan pertahanan bersama untuk mengantisipasinya ekspansi
militer Uni Soviet. Pakta pertahanan yang didirikan oleh Amerika Serikat,
antara lain sebagai berikut :
1.
Nato North Atlantic Treaty
Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, berdiri pada tahun 1949
dengan tujuan membendung perkembangan paham komunisme di Eropa. Anggota NATO
antara lain AS, Kanada, Inggris, Perancis, Belanda, Luxemburg, Norwegia,
Denmark. Islandia, Portugal, Turki (1952), Jerman (1955), Italia, Yunani, dan
Spanyol. Pada tanggal 16 Desember 1997, keanggotaan NATO bertambah dengan
masuknya beberapa negara Eropa Timur seperti Cekoslawakia, Hongaria, dan
Polandia. Markas besar NATO berada di kota
Brussel (Belgic). Dalam Pasal 5 perjanjian antarnegara. NATO disebutkan bahwa
serangan terandap salah satu negara anggota NATO berarti serangan terhadap
seluruh anggota NATO.
2.
METO (Middle East Treaty
Organization) untuk daerah Timur Tengah dan Asia Selatan, Anggota METO terdin
dari AS, Turki, Irak, Iran, dan Paskistan.
3.
SEATO (South East Asia Treaty
Organization), berdiri tahun 1954, bertujuan untuk membendung perkembangan
komunisme di Asia Tenggara. Anggota SEATO antara lain AS, Inggris, Perancis,
Australia, Selandia, Pakistan, Thailan. Filipina Markas besar SEATO terdapat
di Manila Filipina.
4.
ANZUS (Australia, New Zeland,
United State), suatu pakta pertahanan militer antara tiga negara untuk
membendung komunis, berdiri tahun 1951, beranggotakan Australia, Selandia
Baru, dan Amerika Serikat.
5.
CENTO (Central Treaty
Organization) berdiri tahun 1959, merupakan fakta pertahanan
militer Timur Tengah yang semula bernama Pak-,a Bagdad
(1955). Anggotanya Amerika Serikat, Inggris, Irak, Iran, Turki, dan Pakistan.
Untuk menandingi NATO, Uni soviet yang memimpin blok timur
bersama-sama dengan negara-negara Mongolia, Polandia, Cekoslawakia, Bulgaria,
dan Jerman Timur membentuk Pact of Mutual
Assistance and Uniffeld Command atau Pakta Warsawa. Markas besar
Pakta Warsawa terletak di kota
Warsawa, (Polandia). Pakta Warsawa berdiri tahun 1955, dengan tujuan sebagai
berikut:
1. Mempersatukan negara-negara sosialis komunis dengan memupuk kerja
sama di bidang politik dan militer
2.
Mengimbangi kekuatan dan pengaruh
NATO
3.
Membantu persatuan Eropa
Timur dan Barat
4.
Membantu negara-negara
anggota yang mengalami gejolak di dalam negeri anggota dengan mengirim
militer dari Rusia atas nama Pakta Warsawa.
Setelah Pakta Warsawa terbentuk maka
untuk memperluas pengaruhnya, Leonid Bresnec, Presiden Rusia pada saat ini
mengeluarkan doktrin yang isinya antara lain sebagai berikut :
1.
Kedaulatan negara anggota
Pakta Warsawa terbatas.
2.
Negara anggota Pakta Warsawa
dapat ikut campur persoalan dalam negeri anggota, bila dianggap membahayakan
komunisme.
Akibat Doktrin
Bresnev, yaitu sebagai berikut :
1.
Di Cekoslawakia tahun 1958
ketika Alexander Dubeckingin mengadakan gerakan ke arah liberalisme diserbu
oleh negara Pakta Warsawa.
2.
Di Polandia, gerakan buruh
pimpinan Leach Walesa yang mengarah ke liberal ditindas pemerintah Polandia
dengan bantuan Uni Soviet.
3.
Uni Soviet mendukung
berdirinya negara Vietnam Utara yang berpaham komunis
B. Perubahan
Ekonomi Setelah Perang Dunia II
Setelah Perang Dunia II berakhir,
Amerika Serikat segera memberikan bantuannya kepada negara-negara sekutunya
di Eropa Barat, melalui Marshall Plan, yakni Rencana Marshall, Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1947.
Tujuannya untuk memberi bantuan kepada negara-negara. Eropa Barat. Amerika
juga memberi bantuan kepada Turki, Yunani dan Jepang melalui Truman Doctrine.
Bagi negaranegara Asia, Amerika memberi
bantuan ekonomi dan militer melalui Poin For Truman berdasarkan MSA.
Sedangkan untuk negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam CENTO melalui
Eisenhower Doctrine.
Dengan bantuan Amerika, Serikat,
negara-negara Eropa Barat secara, bertahap menata kembali perekonomiannya,
bahkan negara-negara tersebut membentuk suatu badan kerja sama ekonomi yang
disebut European Economic Community (EEC) atau lebih dikenal dengan
MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).
Uni soviet juga melakukan hal yang
sama. Bantuan yang diberikan Uni soviet ditunjukkan kepada negara-negara
Eropa Timur dan negara-negara komunis Iainnya. Melalui Molotov Plan yaitu
rencana bantuan ekonomi yang diprogram oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet
yang bernama Molotov. Dengan bantuan itu negara-negara, Eropa Timur menata
kembali ekonominya. Mereka, juga membentuk badan kerja sama ekonomi negaranegara,
Eropa Timur yang dinamakan COMICON (Cominiteren Economic).
C. Perang
Dingin dan Dampaknya bagi Dunia
Persaingan kedua, negara. adikuasa (USA dan Uni Soviet) menimbulkan
kekhawatiran dunia internasional, karena kedua negara berusaha mencari
kelemahan pihak lawan. Persaingan kedua negara dan kelompoknya, (Blok Barat
dan Blok Timur) dikenal dengan istilah Perang Dingin.
Perang Dingin (Clod War disebut juga dengan perang Urat Syaraf,
yaitu perang dalam bentuk keregangan sebagai manifestasi dari konflik antara.
Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat dengan Blok Timur yang berada, di
bawah komando Uni Soviet.
Kedua blok sama-sama menyebarkan mata-mata (spionese) untuk
mendapatkan informasi tentang kelemahan pihak lawan. Uni Soviet dengan
lembaga inteligennya yang bernama KGB, sementara Amerika Serikat dengan CIA.
Persaingan antara. Blok Barat (Amerika) dengan Blok Timur (Perang Dingin)
membawa dampak bagi dunia internasional, antara lain sebagai berikut :
1.
Dunia menjadi tercekam,
karena adanya pertentangan antara kedua blok.
2.
Dunia seorAh-solah terpecah
menjadi dua, yakni Blok Barat dan Blok Timur.
3.
Demi kepentingan politik,
ekonomi dan militer kedua negara, adikuasa menjalankan politik memecah belah
di berbagai kawasan dunia.
Ketegangan
diberbagai kawasan yang ditimbulkan oleh persaingan antara kedua blok, antara
lain sebagai berikut:
1.
Ketegangan di Asia Timur
Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Jepang telah kehilangan daerah
pendudukannya, di Asia Tenggara dan semua daerahnya jatuh ke tangan sekutu.
Daerah di daratan Cina, yang jatuh ke tangan Uni Soviet akhirnya diserahkan
ke Cina Komunis, sehingga timbul pergolakan di Cina yang mengakibatkan
tersingkirnya Ciang Kai Sek (Partai Nasionalis China) ke Taiwan. Perkembangan
di Korea ditentukan berdasarkan perundingan Moskow. Berdasarkan perundingan
tersebut, Korea Utara, berpusat di Pyong Yang dan Korea Selatan di Soul.
Amerika Serikat membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan
Presidennya Syngman Rhee dan Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan Kom
II Sung sebagai Presidennya.
2.
Perkembangan Politik di Asia
Tenggara
Di Indo China
pada mesa Perang Dunia II dikuasai oleh Raja Bao Dai. Setelah Perang Dunia II
daerah itu dibawa pendudukan Perancis. Namun pada saat itu muncul seorang
tokoh yang bernama, Ho Chi Minh yang didukung oleh Uni Soviet
memproklamasikan dirinya. Vietnam
Merdeka. Bao Dai diturunkan dan hal ini menimbulkan kemarahan Perancis, maka
dikirimkanlah pasukan ke Vietnam.
Sementara. itu Vietnam
semakin kacau setelah banyak pasukan asing melakukan intervensi ke negara
tersebut. Tetapi karena. bantuan AS kurang memadai, akibatnya AS tersingkir
dari Vietnam
sehingga didominasi oleh pengaruh komunis Uni Soviet.
3.
Persaingan dalam Ruang
Angkasa
Persaingan yang dilakukan oleh dua, negara adikuasa
tidak hanya terdiri dari darat, laut dan udara, tetapi keduanya juga
berlomba-lomba untuk menguasai angkasa luar. Pada awalnya Uni Soviet pada tahun
1957 meluncurkan pesawat ruang angkasa sputnik I dan II sedangkan Amerika
Serikat menyainginya dengan meluncurkan Eksplorer I dan II, Discovery serta
Vanguar. Persaingan itu berlanjut pada tahun 1961 Uni Soviet meluncurkan
astronotnya yang bernama Yuri Gagarin dengan mengendarai Vostok I dan
berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Tindakan ini diikuti oleh Amerika
dengan mengirimkan astronotnya yang bernama Alan B Shepard yang berada di
ruang angkasa selama 15 menit. Pada tahun 1962 Amerika Serikat kembali
meluncurkan pesawat ruang angkasa Appolo 11 yang mendarat di bulan dengan
Astronot Nell Amstrong dan Edwin Aldrin. Persaingan ini berlanjut seolah-olah
mereka ingin memaklukkan ruang angkasa beserta planet-planetnya. Persaingan
dalam perang dingin ini mulai mereda setelah runtuhnya Uni Soviet dan
negara-negara Komunis. Adapun sebab-sebab runtuhnya Uni Soviet antara lain
sebagai berikut :
a.
Banyaknya biaya dikeluarkan
untuk kepentingan militer Uni Soviet.
b.
Uni Soviet banyak mencampuri
urusan dalam negeri negara-negara satelitnya yang menimbulkan kebencian di
negara-negara satelit.
c.
Timbulnya nasionalisme di
negara-negara satelit dan negara bagian Uni Soviet.
d.
Perekonomian Uni Soviet yang
semakin merosot.
MATERI POKOK V
A. Wacana
Dalam rangka menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan hidup
berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia
berusaha berperan aktif dalam berbagai organisasi regional maupun
internasional seperti GNB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya.
1. Gerakan
Nonblok
Setalah Perang Dunia II berakhir, muncullah dua kekuatan raksasa
yang saling berlawanan yaitu Blok Barat yang berpaham liberal di bawah
pimpinan Amerika. Serikat dan Blok Timur yang berpaham komunis di bawah Uni
Soviet. Gerakan Nonblok adalah gerakan yang tidak memihak kepada Blok Barat
maupun Blok Timur. Latar belakang berdirinya gerakan Nonblok antara lain
sebagai berikut:
a. Munculnya Blok Barat dan Blok Timur yang saling bersaing untuk
memperebutkan pengaruh di dunia internasional.
b. Adanya kecemasan negara-negara yang sedang berkembang terhadap
persaingan tersebut.
c. Adanya kecemasan akan terjadinya Perang Dunia III.
d. Adanya Dokumen Brioni yaitu pernyataan Presiden Joseph Broz Tito,
PM. Jawaharlal Nehru, dan Presiden Gamal Abdul Nasser tahun 1956 di pulau
Brioni, Yugoslavia. Dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip untuk mempersatukan
negara-negara yang tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur (Nonblok).
e. Adanya pertema- ilmu negarawan di markas Besar PBB dalam sidang
Umum PBB ke- 15 tahun 1960. Kelima negarawan tersebut antara lain sebagai berikut :
1)
Presiden Soekarno (Indonesia)
2)
Perdana Menteri Jawaharlal
Nehru (India)
3)
Presiden Gamal Abdul Nasser
(Mesir)
4)
Presiden Kwane Nkrumah (Ghana)
5)
Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia)
f. Terjadinya.
Krisis Kuba tahun 1961, karena Uni Soviet membangun pangkalan Rudal di Kuba
secara besar-besaran. Amerika Serikat merasa terancam dan memprotes tindakan
Uni Soviet, sehingga terjad ketegangan.
Tujuan GNB
pada awalnya adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat
pertentangar antara Blok Banat dan Blok Timur Tetapi dalam perkembangannya
tidak hanya terbatas pada usaha perdamaian saja, melainkan juga berkaitan
dengan perjuangan hak asasi manusia, kerja sama ekonomi. dan hubungan
antarbangsa. Dasar-dasar gerakan Nonblok ditentukan dalam KTT Non Blok I yang
diselenggarakan di Beograd Yugoslavia,
yaitu sebagai berikut :
1) Gerakan Nonblok bukanlah suatu blok sendiri dan tidak tergabung
dalam blok dunia yang sating bertentangan.
2) GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang
berkembang, yang gerakannya tidak pasif.
3) Menyokong perjuangan dekolonisasi di mana-mana, meegang teguh
perjuangan melawan imperialisme, neokolonisrpe, rasialisme, apartheid, dan
zionisme
KTT Nonblok II diadakan di Kairo (Mesir) tahun 1964. Dalam KTT ini
dibahas masalah politik, kebudayaan, dan ekonomi, karena. negara-negara
Nonblok pada umumnya negara yang sedang berkembang, sehingga banyak
menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam hal dana dan keahlian untuk membangun negaranya.
Hasil perjuangan Noblok didukung oleh kelompok 77 dari negara-negara
berkembang.
KTT Nonblok III diadakan di Lusaka
(Zambia)
tahun 1970. KTT ini membahas masalah rasialisme dan menuntut suatu keadilan
dalam percaturan ekonomi dunia.
KTT Nonblok V diadakan di Kolombo (Sri Lanka) tahun 1976. Dalam KTT
dibacakan kedudukan dan peranan dunia ketiga, terutama dalam tata ekonomi
dunia baru dan meredakan ketegangan dunia.
KTT Nonblok VI diadakan di Havana
(Kuba) tahun 1979. Pada KTT ini timbul pertentangan antara anggota yang
moderat dengan yang radikal karena Persetujuar Camp David dan masalah
Kamboja.
KTT Nonblok VII diadakan di New Delhi (India) tahun 1983 yang
mendukung perjuangan Afganistan dalam menentukan nasibnya dari dominasi asi
asing (Rusia)
KTT Nonblok VIII diadakan di Harare
(Zimbabwe)
tahun 1986 didukung perjuangan rakyat Afganistan.
KTT Nonblok IX diadakan di Beograd
(Yugoslavia)
ini menghasilkan tentang perjuangan dalam menentukan nasib sendiri, anti
korupsi erupaya untuk mencapai perdamaian dunia. Di samping itu perlu
diadakan kerjasama ahli teknologi.
KTT Nonblok X diadakan di Jakarta (Indonesia) tahun 1992 KTT ini menghasilkan
penolakan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh
negara lain dan mendesak dilakukan pembaharuan ekonomi dunia. Di
samping itu juga memberikan perhatian terhadap politik Apartheid di Afrika
Selatan.
KTT Nonblok XI diadakan di Cartagena
(Colombia)
tahun 1995, yang pada hakekatnya tetap memperjuangkan perbaikan ekonomi di
negara-negera berkembang.
GNB bukanlah organisasi yang berbentuk lembaga seperti ASEAN, GNB
tidak mempunyai perangkat organisasi, satu-satunya pengurus adalah seorang ketua,
yang dijabat oleh kepala negara yang menjadi tuan rumah KTT Nonblok sampai
dengan cenyelenggaraan KTT berikutnya. Kekuatan GNB terletak pada kekuatan
moral dan solidaritas antar anggota.
mESetiap negara dapat diterima menjadi anggota GNB
dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a.
Menganut politik bebas dan
hidup berdampingan dengan damai.
b.
Mendukung gerakan-gerakan
kemerdekaan dan menentang kolonialisme dan imperalisme.
c.
Tidak menjadi anggota salah
satu fakta militer yang dibentuk oleh kedua Blok negara adikuasa.
2. ASEAN
(Assosiation of South EastNations)
ASEAN atau Perbara (Persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara)
didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, yang ditandatangani
oleh lima
menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara, antara lain-.
a.
Adam Malik (Indonesia)
b.
Tun Abdul Rozak (Malaysia)
c.
Thanat Khoman (Thailand)
d.
S. Rajaratnam (Singapura)
e.
Narcisco Ramos (Filipina).
Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh persamaan-persamaan yang
dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara, antara lain persamaan nasib,
kepentingan, letak geografis dan sosial budaya. Berdasarkan Deklarasi Bangkok
tahun 1967, tujuan ASEAN antara lain sebagai berikut:
a.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi,
kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan melalui usaha-usaha bersama
dalam semangat persamaan persahabatan.
b.
Memajukan perdamaian dan
stabilitas regional dengan menghormati keadilan, hukum serta prinsipprinsip
Piagam PBB.
c.
Menunjukkan kerja sama secara
aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya. dan dministrasi.
d.
Memajukan studi tentang Asia
Tenggara
a.
Anggota ASEAN
Keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara di Asia Tenggara dengan
syarat bahwa negara tersebut dapat menyetujui dasar dan tujuan ASEAN seperti
yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, mengenai anggota baru perlu adanya
kesepakatan oleh kelima negara pendiri ASEAN. Anggota-anggota ASEAN antara
lain, Indonesia,
Malaysia,
Thailand,
Singapura, Filipina, Brunai Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28
Juli 1985), Laos
(23 Juli 1997), Birma (23 Juli 1997), dan Kamboja (15 Desember 1998).
Dasar-dasar kerja sama ASEAN, antara lain sebagai berikut:
1)
Saling menghormati terhadap
kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial dan identitas semua
bangsa.
2)
Mengakui hak setiap bangsa
untuk menghidupkan nasional.yang bebas dari turut campur, subversi
dan konvensi dari luar.
3)
Tidak sating turut campur
urusan dalam negeri masing-masing.
4)
Penyelesaian pertikaian
dengan persaingan secara damai.
5)
Tidak menggunakan ancaman
atau penggunaan kekuatan.
6)
Menjalankan kerja sama secara
efektif.
b. Kerjasama ASEAN
1) Di bidang Ekonomi
Ada lima
komisi tetap df bidang ekonomi, antara lain:
a.
Komite Pangan, Pertanian, dan
Kehutangan (COFAF) di Indonesia
b.
Komite Transportasi dan
Komunikasi (COTAC) di Malaysia
c.
Komite Industri,
Pertambangan, dan Energi (COIME) di Singapura
d.
Komite Keuangan dan Perbankan
(COFAB)'di Thailand
e.
Komite Perdagangan dan
Pariwisata (COTT) di Singapura
2)
Di bidang Sosial
Kerja sama
ASEAN di bidang sosial ditangani oleh komite Pengembangan Sosial (COSD
Commute on Social Development). Hasilnya peningkatan kerja sama dalam
menanggulangi masalah kependudukan dan dalam mencegah sekaligus pemberantasan
narkoba.
3)
Di Bidang Kebudayaan
Di bidang
kebudayaan ditangani oleh due komite tetap ASEAN yaitu Komite Ketudayaan dan
Penerangan (COCI), serta Komite Pengetahuan dan Teknologi (COST).
4)
Di Bidang Politik
Sejak tahun
1971 memasuki kerja sama di bidang politik. Hal ini didasarkan pada
delklarasi Kuala'Lumpur 27 November 1971, yang mencetuskan konsepsi wilayah
Asia Tenggara sebagai suatu kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN: Zone
of Peace Freedom and Neutrality) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
a)
KTT I Tanggal 23 - 24
Februari 1976 di Denpasar,
Indonesia
b)
KTT II Tanggal 4 - 5 Agustus
1977 di Kuala Lumpur, Malaysia
c)
KTT III Tanggal 14 - 15
Desember 1987 di Manila. Filipina,
d)
KTT IV Tanggal 27 - 28
Februari 1992 di Singapura
e)
KTT V Tanggal 14 - 15
Desember 1995 di Bangkok, Thailand
f)
KTT VI Tanggal 15 - 17
Desember 1998 di Hanoi, Vietnam
c. Sekretaris
ASEAN
1) Sekretaris tetap ASEAN, dipimpin oleh seorang
Sekretaris Jenderal (Sekjend) yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
2) Sekretaris
Nasional ASEAN, berada di setiap negara anggota ASEAN.
3. Organisasi
Konferensi Islam (OKI)
Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 September 1969
berdasarkan Deklarasi Rabat
(Maroko) atas prakarsa Raja Hussein II (Maroko) dan Raja Faisal (Arab Saudi).
Sekretaris Jenderal OKI berkedudukan di Jeddah (Arab Saudi)
a. Latar Belakang Berdirinya OKI
1)
Adanya pembakaran Masjid
Aqsho oleh Israel
2)
Didudukinya wilayah
negara-negara Arab oleh Israel sampai akibat perang Arab - Israel tahun 1967.
3)
Didudukinya Yerusalem oleh
Israel
b. Tujuan Organisasi Konferensi Islam (OKI)
1)
Meningkatkan kerja sama dan
solidaritas Islam antarnegara anggota OKI
2)
Berusaha melenyapkan
perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme
3)
Mengkoordinasi usaha-usaha
untuk melindungi tempat-tempat suci
4)
Mendukung dan membantu rakyat
Palestine untuk mendapatkan hak dan pembebasan tanah air.
5)
Memperteguh semua perjuangan
umat Islam
c. Keanggotaan OKI
Anggota OKI
adalah negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya
beragama Islam.
d. Badan-badan
Khusus OKI
1)
Badan-badan utama yang terdid
dari konferensi para raja/kepala pemerintahan, konferensi para menteri luar
negeri, sekretaris Jenderal dan Mahkamah Islam Internasional.
2)
Komite khusus yang terdiri
atas beberapa hal antara lain Komite AI-Quds Yerusalem, Komite tetap Keuangan
dan Komite Ekonomi, Sosial, dan budaya.
3)
Badan-badan Subsider
4)
Lembaga-lembaga dan
organisasi yang bersifat otonom, antara lain The Islamic Development Bank,
Islamic Internasional News Agency dan lain sebagainya.
OKI berkembang cukup pesat dan perjuangannya menunjukkan hasil
yang memadai misalnya perjuangan tentang penghapusan apartheid di Afrika
Selatan, Khusus Moro, di Filip ina Selatan, Afganistan, dan lain sebagainya.
Di samping usaha dalam bidang ekonomi yang berhasil membentuk Dana Konsolidasi
Pembangunan Dunia Islam.
4. MEE
(Masyarakat Ekonomi Eropa)
MEE atau European Economi Community didirikan oleh
Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgic, Luxemburg, dan Belanda pada tanggal
25 Maret 1957, dan mulai berlaku secara resmi tanggal 1 Januari 1958.
a. Tujuan MEE
1)
Mempercepat kerja sama
antaranggota
2)
Mengintegrasikan Eropa Barat
sebagai satu kesatuan
3)
Memperoleh perkembangan yang
harmonis dalam kegiatan ekonomi
4)
Meningkatkan taraf hidup
masyarakat Eropa
b. Badan-badan Khusus MEE
1)
Dewan Eropa (Essambly European Parliament) tugasnya memberi nasihat dan usul
kepada Dewan menteri dan komisi, mengenai langkah-langkah ygn akan diambil.
2)
Dewan Menteri (The
Council) merupakan dewan yang
mempunyai kekuasaan tertinggi.
3)
Komisi (Commission) sebagai pemegang Kekuasaan
eksekutif.
4)
Mahkamah keadilan (The
Court of Justice) adalah badan yang bertugas untuk menyelesaikan
perselisihan yang timbul di antara anggota MEE.
Kegiatan MEE
yang terpenting adalah penghapusan bea cukai dan pembatasan masukan barang-barang
dari dan ke negara anggota.
5. APEC
(Asian Pasific Ekonomi Cooperation)
Organisasi ini dibentuk guna menjalin kerja sama di bidang
ekonomi, khususnya perdagangan di kawasan Asia Pasifik. APEC dibentuk pada
bulan November 1989 di Canbera,
Australia
atas prakarsa perdana menteri Australia Bob Hawke. Latar Belakang munculnya
APEC adalah munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal
Eropa dan pasar bebas Amerika Utara, serta adanya perubahan besar di bidang
politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Tujuan APEC
adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama
di bidang perdagangan dan investasi.
a. Anggota APEC
Anggota APEC
diklasifikasikan ke dalam empat kelompok antara lain sebagai berikut:
1)
Negara sangat maju, yaitu
Amerika Serikat dan Jepang
2)
Negara maju, yaitu Kaneda,
Australia, Selandia Baru
3)
Negara industri, yaitu Korea
Selatan, Singapura, Taiwan dan Hongkong
4)
Negara berkembang yaitu
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Mexico, Papua Nugini,
Chili,dan Indonesia.
Berdasarkan Deklarasi Bogor yang dibuat tahun 1994
menyebutkan bahwa:
a.
Liberalisme perdagangan di
kawasan Asia. Pasifik akan dilakukan secara bertahap. Bagi negara maka
penetapan liberalisme perdagangan akan dilaksanakan pada tahun 2010,
sedangkan untuk negara negara berkembangakan ditetapkan pada tahun, 2020.
b.
Anggota APEC berasal dari
lingkungan yang sangat berbeda, maka prinsip dasar pelaksanaan liberalisme
adalah kemitraan, dimana yang kuat membantu yang lemah sehingga keduanya dapat
saling memahami dan mengerti kedudukan masing-masing dan saling membantu
dalam bidang ekonomi dan teknologi.
MEDIA PEMBELAJARAN
( T T S ) TEKA TEKI
SEJARAH
MATA PELAJARAN :
SEJARAH
MATERI AJAR ;-RUANG
LINGKUP ILMU SEJARAH
-TRADISI SEJARAH
MASYARAKAT INDONESIA
-PRINSIP DASAR
PENELITIAN SEJARAH
KELAS / SEMESTER ;
X / GASAL
1.STANDART KOMPENTENSI
Memahami
prinsip dasar ilmu sejarah
II.TUJUAN
Tujuan
pembuatan media ini adalah :
1.Meningkatkan motifasi dan keaktifan belajar siswa
2.Siswa
dapat memahami pelajaran lebih baik karena terdorong untuk bisa menjawab
soal berantai memaksa siswa banyak
membaca.
3.
Mengurangi kejenuhan siswa karena proses pembelajaran lebih menarik dan
santai
III.MEDIA / ALAT PERAGA
Media yang dibuat adalah : TTS ( Teka Teki Sejarah )
Perangkat
yang harus disiapkan dalam pengguanaan media ini adalah :
1.
Lembar TTS sesuai dengan materi tentang
ruang lingkup ilmu sejarah,tradisi sejarah masyarakat Indonesia
masa pra aksara dan masa aksara,prinsip dasar ilmu penelitian sejarah
2.
Lembar soal sesuai dengan
lembar TTS yang dibuat
IV. PENGGUNAAN MEDIA
1.
Masing – masing siswa
dibagikan lembar TTS sesuai dengan materi yang diajarkan, lebih bagus apabila
dibagikan lembar TTS yang beragam
untuk tiap-tiap anak dengan materi yang sama
2.
Masing – masing siswa
dibagikan lembar soal sesuai dengan
lembar TTS yang didapat
V. MANFAAT
1.
Pembelajaran lebih bervariasi ( tidak menjemukan )
2. Membawa siswa berfikir luas
3. Memungkinkan pengembangan
materi lebih luas
TTS ( Teka Teki Sejarah ) ,
berikut lembar soal dan lembar jawab terlampir
Guru Mata
Pelajaran
Dra. Hadi Sri
Suharti Ernaningsih
NIP : 132 201 844
MEDIA PEMBELAJARAN
( T T S ) TEKA TEKI
SEJARAH
MATA PELAJARAN :
SEJARAH
MATERI AJAR
;-PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA
MASA PENJAJAHAN
-PROSES
KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN
NASIONALISME INDONESIA
KELAS / SEMESTER ;
XI IPA / GASAL
1.STANDART KOMPENTENSI
Menganalisa
perjalanan bangasa Indonesia
dari Negara tradisional , colonial,pergerakan kebangsaan , hingga
terbentuknya Negara kebangsaan sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
II.TUJUAN
Tujuan
pembuatan media ini adalah :
1.Meningkatkan motifasi dan keaktifan belajar siswa
2.Siswa
dapat memahami pelajaran lebih baik karena terdorong untuk bisa menjawab
soal berantai memaksa siswa banyak
membaca.
3.
Mengurangi kejenuhan siswa karena proses pembelajaran lebih menarik dan
santai
III.MEDIA / ALAT PERAGA
Media yang
dibuat adalah : TTS ( Teka Teki
Sejarah )
Perangkat
yang harus disiapkan dalam pengguanaan media ini adalah :
3.
Lembar TTS sesuai dengan materi tentang
perkembangan masyarakat Indonesia masa penjajahan dan
proses kelahiran dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia
4.
Lembar soal sesuai dengan
lembar TTS yang dibuat
IV. PENGGUNAAN MEDIA
3.
Masing – masing siswa
dibagikan lembar TTS sesuai dengan materi yang diajarkan, lebih bagus apabila
dibagikan lembar TTS yang beragam
untuk tiap-tiap anak dengan materi yang sama
4.
Masing – masing siswa
dibagikan lembar soal sesuai dengan
lembar TTS yang didapat
V. MANFAAT
1.
Pembelajaran lebih bervariasi ( tidak menjemukan )
2. Membawa siswa berfikir luas
3. Memungkinkan pengembangan
materi lebih luas
TTS ( Teka Teki Sejarah ) ,
berikut lembar soal dan lembar jawab terlampir
Guru Mata
Pelajaran
Dra. Hadi Sri
Suharti Ernaningsih
NIP : 132 201 844
MEDIA PEMBELAJARAN
( T T S ) TEKA TEKI
SEJARAH
MATA PELAJARAN :
SEJARAH
MATERI AJAR ;-
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA MASA
HINDU BUDHA
- PERKEMBANGAN
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
MASA ISLAM
KELAS / SEMESTER ;
XI IPS / GASAL
1.STANDART KOMPENTENSI
Menganalisis
perjalanan bangsa Indonesia
pada masa negara – negara tradisional
II.TUJUAN
Tujuan
pembuatan media ini adalah :
1.Meningkatkan motifasi dan keaktifan belajar siswa
2.Siswa
dapat memahami pelajaran lebih baik karena terdorong untuk bisa menjawab
soal berantai memaksa siswa banyak
membaca.
3.
Mengurangi kejenuhan siswa karena proses pembelajaran lebih menarik dan
santai
III.MEDIA / ALAT PERAGA
Media yang
dibuat adalah : TTS ( Teka Teki
Sejarah )
Perangkat
yang harus disiapkan dalam pengguanaan media ini adalah :
5.
Lembar TTS sesuai dengan materi tentang
perkembangan kehidupan bangsa Indonesia masa Hindu Budha dan Islam
6.
Lembar soal sesuai dengan
lembar TTS yang dibuat
IV. PENGGUNAAN MEDIA
5.
Masing – masing siswa
dibagikan lembar TTS sesuai dengan materi yang diajarkan, lebih bagus apabila
dibagikan lembar TTS yang beragam untuk
tiap-tiap anak dengan materi yang sama
6.
Masing – masing siswa
dibagikan lembar soal sesuai dengan
lembar TTS yang didapat
V. MANFAAT
1.
Pembelajaran lebih bervariasi ( tidak menjemukan )
2. Membawa siswa berfikir luas
3. Memungkinkan pengembangan
materi lebih luas
TTS ( Teka Teki Sejarah ) ,
berikut lembar soal dan lembar jawab (terlampir)
Guru Mata
Pelajaran
Dra. Hadi Sri
Suharti Ernaningsih
NIP : 132 201 844
MEDIA PEMBELAJARAN
ULAR TANGGA SEJARAH
MATA PELAJARAN :
SEJARAH
MATERI AJAR ;-
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
MASA HINDU BUDHA
- PERKEMBANGAN
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
MASA ISLAM
KELAS / SEMESTER ;
XI IPS / GASAL
1.STANDART KOMPENTENSI
Menganalisis
perjalanan bangsa Indonesia
pada masa negara – negara tradisional
II.TUJUAN
Tujuan
pembuatan media ini adalah :
1.Meningkatkan motifasi dan keaktifan belajar siswa
2.Siswa mempersiapkan
diri lebih baik karena terdorong untuk
bisa menjawab soal dan sampai finish
terlebih dulu.
3. Mengurangi
kejenuhan siswa karena proses pembelajaran lebih menarik dan santai
III.MEDIA / ALAT PERAGA
Media yang
dibuat adalah : ULAR TANGGA SEJARAH
Perangkat
yang harus disiapkan dalam pengguanaan media ini adalah :
7.
Beberan /Lembar Ular
Tangga Sejarah
8.
Kartu Soal / Amplop Soal
sesuai dengan nomor yang tertera pada beberan ular tangga, dimana tiap kartu
/ amplop soal terdiri dari beberapa nomor soal
9.
Kartu hukuman
10. Dadu
11. Buah ( dari kayu , batu, kancing atau yang lain ) sebagai penenda
perolehan angka dari masing – masing kelompok
IV. PENGGUNAAN MEDIA
Media ini lebih efektif digunakan
apabila telah diselesaikan proses pembelajaran beberapa Kompetensi Dasar
sehingga materinya lebih banyak disamping jjuga untuk menngingatkan kembali
materi yang telah berlalu,dengan urutan kegiatan sebagai berikut :
7.
Kelas dibagi menjadi beberapa
kelompok, dimana nantinya masing – masing kelompok akan mengirimkan 1
utusanya untuk main sementara anggota yang lain membantu dari belakang
8.
Disepakati aturan permainan
diantara kelompok yang terlibat
9.
Dipilih secara acak yang
bertugas sebagai penendali permainan
dan pemegang kartu soal
10. Setelah permainan berlangsung
setriap kelompok yang dapat mencapai finish mendapat point tertentu
sesuai dengan kesepakatan dan dapat ikut lagi sampai permainan selesai
11. Diakhir permainan kita hitung perolehan point dari masing – masing
kelomppok
12. Proses penilaian terbagi menjadi 2 :
- Penilaian kelompok dihitung
berdasarkan pada akumulasi perolehan point selama permainan dan kerja sama
kelompok
- Penilaian individu dihitung
berdarkan pengamatan keaktifat siswa
selama mengikuti permainan serta ketepatan analisa dalam menjawab setiap
pertayaan yang didapat.
V. MANFAAT
1.
Pembelajaran lebih bervariasi ( tidak menjemukan ) sehingga mendorong siswa
lebih aktif dalam pembelajaran
2. Membawa siswa berfikir luas
3. Memungkinkan pengembangan
materi lebih luas
4. Mendorong siswa lebih tertarik
mempelajari materi pelajaran karena
akan merasa malu apabila tiba saatnya maju mendapat nomor soal yang tidak
bisa dijawab
Lembar kegiatan terlampir
Guru Mata
Pelajaran
Dra. Hadi Sri
Suharti Ernaningsih
NIP : 132 201 844
MEDIA PEMBELAJARAN
# SUDUT SEJARAH #
MATA PELAJARAN :
SEJARAH
MATERI AJAR ;-
KEHIDUPAN AWAL MASYARAKAT INDONESIA
-
PERADABAN AWAL MASYARAKAT DI
DUNIA
-
KELAS / SEMESTER ;
X / GENAP
1.STANDART KOMPENTENSI
Menganalisa
peradaban Indonesia
dan Dunia.
II.TUJUAN
Tujuan
pembuatan media ini adalah :
1.Meningkatkan motifasi dan keaktifan belajar siswa
2.Siswa belajar
lebih maksimal karena terdorong untuk bisa menjelaskan materi sesuai dengan indikator
yang menjadi bagianya.
3.
Mengurangi kejenuhan siswa karena proses pembelajaran lebih menarik dan
santai
4. Menciptakan kelas yang menarik untuk membuat anak
nyaman berada di kelas
III.MEDIA / ALAT PERAGA
Media yang
dibuat adalah : SUDUT SEJARAH
Perangkat
yang harus disiapkan dalam pengguanaan media ini adalah :
12. Iktisar materi sesuai dengan indicator dari masing – masing
kompetensi dasar yang menjadi bagian dari masing-masing kelompok
13. Gambar apabila diperlukan sebagai penjelas materi
14. . PENGGUNAAN MEDIA
1.Kelas kita manfaatkan sebagai
media pembelajaran dengan membentuk sudut sejarah . Materi – materi sejarah
sesuai dengan KD dan indicator
yang menjadi bagian dari masing
– masing kelompok kita tempelkan pada dindinng kelas baik berupa iktisar materi ataupun gambar –
gambar sebagai penjelas materi
2.Masing – masing kelompok
berkewajiban menjelaskan materi yang menjadi tugasnya kepada peserta yang
lain secara bergantian
3.Diakhir pelajaran guru memberi
refleksi sebagai penguat materi ataupun koreksi apabila terjadi kesalahan
dari materi yang disampaikan
V. MANFAAT
1.
Pembelajaran lebih bervariasi ( tidak menjemukan ) mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena
masing-masing punya tanggung jawab khusus menjelaskan materi sesuai dengan
bagian kelompoknya
2. Membawa siswa berfikir luas
3. Memungkinkan pengembangan
materi lebih luas
4. Mendorong kompetensi siswa
lebih bagus karena anak akan merasa malu apabila tidak bias
menjelaskan
5.Menghemat waktu
Lembar kegiatan Terlampir
Guru Mata
Pelajaran
Dra. Hadi Sri
Suharti Ernaningsih
NIP : 132 201 844
|
vi
|
DAFTAR PUSTAKA
Badrika, I Wayan. 2000. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum 2,
SMU 3. Jakarta : Erlangga
Hadisumarmo, M. 1994. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah
Umum II. Solo : Setiaji.
Purwito, Edy. 1987. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah
Dunia : Solo : Tiga Serangkai.
Sujito, S. Sartono. Bambang Sugeng M. Sejarah SMU.
Surakarta : PT. Pabelan.
Wijaya, E. Juhana. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum 1 A
untuk SMA. Klaten : Intan Pariwara